150 Juta Barel Minyak dari Rusia Ternyata Tak Cuma Buat Pertamina

Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyalurkan 150 juta barel minyak mentah dari Rusia, selain untuk Pertamina, juga untuk industri dan sektor pertambangan dalam negeri. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyatakan bahwa minyak tersebut akan digunakan memenuhi kebutuhan berbagai sektor, termasuk bahan baku petrokimia nasional dan operasional tambang. Ia menekankan bahwa alokasi ini bukan hanya untuk pengolahan di kilang, tetapi juga untuk mendukung kegiatan industri lainnya.

“Kita bisa distribusikan minyak ini untuk bahan baku petrokimia, serta kebutuhan tambang. Jadi, tidak hanya terkait pertamina saja,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Saat ini, pemerintah sedang menyusun payung regulasi untuk mengelola mekanisme impor dan distribusi minyak mentah dari Rusia. Yuliot menjelaskan bahwa pilihan pengelolaan bisa melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau unit usaha khusus (BLU). Kedua opsi ini sedang dipertimbangkan, termasuk aspek pembiayaan.

Minyak mentah Rusia ini ditargetkan mencukupi kebutuhan energi nasional hingga akhir tahun 2026. Dengan konsumsi harian sekitar 1,6 juta barel per hari dan produksi domestik hanya 600 ribu barel per hari, pemanfaatan minyak dari Rusia menjadi solusi untuk mengisi defisit pasokan.

Komitmen Ekspor dari Rusia

Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa Indonesia mendapat 150 juta barel minyak mentah dari Rusia berdasarkan harga khusus. Ia menjelaskan bahwa komitmen ini muncul dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Vladimir Putin di Moskow, Senin (13/4/2026).

“Dalam kunjungan ke Moskow, Presiden Putin menyetujui pengiriman 100 juta barel minyak dengan harga khusus. Jika Indonesia membutuhkan tambahan, Rusia sudah menambahkan 50 juta barel,” terang Hashim saat memberikan Economic Briefing 2026 di Menara Patra Jasa, Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Pasokan dari Rusia dianggap penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional, khususnya menghadapi ketidakstabilan pasokan global akibat perang di Timur Tengah. Hashim menambahkan bahwa kebijakan ini juga bertujuan mengatasi risiko gejolak ekonomi yang mungkin terjadi.