Bantuan Pangan Bakal Tidak Lagi Menggunakan Minyakita, Ini Penjelasan Zulhas dan Mendag

Dari Jakarta, pemerintah sedang mempersiapkan perubahan cara pendistribusian minyak goreng dalam program bantuan pangan. Kebijakan ini bertujuan memastikan stok Minyakita tetap tersedia di pasar, khususnya pasar tradisional. Menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), penggunaan Minyakita dalam bantuan pangan sebelumnya menyebabkan tekanan pada pasokan dan mendorong kenaikan harga. Permintaan tinggi, ditambah distribusi dalam volume besar, membuat ketidakseimbangan terjadi.

“Minyakita saat ini sangat diminati. Hampir semua orang memilihnya. (Kemarin) ada bantuan pangan Minyakita untuk 33 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan dua liter per keluarga. Hal ini menyebabkan persediaan di pasar tradisional berkurang, sehingga harga jual mengalami kenaikan,” ujar Zulhas dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Langkah Pemerintah Membuka Opsi Merek Lain

Karena itu, pemerintah akan mengalihkan sumber minyak goreng untuk bantuan pangan dengan memperkenalkan opsi penggunaan merek lain yang memiliki harga serupa. Tindakan ini diharapkan menjaga ketersediaan Minyakita di pasar tradisional. “Sekarang kita akan mengubah pendekatan. Nanti, bantuan akan menggunakan merek apa pun dengan harga yang sama dari produsen, sehingga pasokan di pasar tradisional tidak terganggu,” terangnya.

Mendag Budi Santoso Menyampaikan Kemungkinan Skema Baru

Menteri Perdagangan, Budi Santoso, mengungkapkan skema baru tersebut masih dalam proses diskusi dengan produsen minyak goreng. Pemerintah sedang mengeksplorasi berbagai pilihan merek untuk bantuan pangan di masa depan. “Belum pasti merek yang digunakan nanti. Saat ini, sebagian besar bantuan menggunakan Minyakita. Kita akan bertemu produsen dan mencari solusi yang memenuhi kebutuhan bantuan tanpa mengganggu pasokan di masyarakat,” jelas Budi setelah konferensi pers.

Dengan adanya skema ini, pemerintah berharap distribusi Minyakita kembali fokus pada pasar tradisional, sementara kebutuhan bantuan pangan tetap terpenuhi. Langkah ini diharapkan menciptakan keseimbangan antara kebutuhan konsumen dan ketersediaan bahan baku di seluruh wilayah.