Harta Karun Baru Muncul dari Laut RI, Trenggono Langsung Gerak Cepat

Dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/4/2026), Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam penyerapan karbon biru dari sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, angka ini mencapai hampir 10 juta ton CO2 ekuivalen per tahun, dengan ekosistem mangrove dan lamun menjadi sumber utamanya.

KKP mengelola ekosistem mangrove yang luasnya 997.733 hektare, yang diperkirakan mampu menyerap karbon hingga 6,3 juta ton CO2 ekuivalen setiap tahun. Sementara itu, lamun dengan luas 860.156 hektare juga berkontribusi signifikan, sehingga total potensi serapan karbon biru di Indonesia mencapai 3,7 juta ton CO2 ekuivalen per tahun.

“Potensi aset karbon biru kita sangat besar. Total luas potensi karbon biru dari mangrove yang ada di kewenangan Kementerian Kelautan Perikanan mencapai 997.733 hektare luasnya, dan diproyeksikan mampu menyerap karbon hingga 6,3 juta ton CO2 ekuivalen per tahun,” kata Trenggono.

KKP sedang menyiapkan sistem nilai ekonomi karbon khusus untuk sektor kelautan dan perikanan, termasuk mekanisme perdagangan karbon atau bursa karbon berbasis laut. “Sesuai agenda rapat, kami sampaikan kesiapan implementasi nilai ekonomi karbon di sektor ini,” tambahnya.

Tiga Pilar Pengembangan Bursa Karbon Berbasis Laut

Trenggono menjelaskan bahwa pengembangan bursa karbon di bidang kelautan terdiri dari tiga pilar utama. Pertama, penguatan regulasi yang muncul dari kebijakan nasional. “KKP sedang menyusun regulasi teknis sebagai tindak lanjut dari PP 110 tahun 2025,” ujarnya.

Kedua, penguatan data dan informasi melalui pendataan ekosistem serta perhitungan serapan karbon. “Penentuan baseline emisi hingga perhitungan potensi CO2 yang akurat menjadi fokus utama,” lanjutnya.

Ketiga, penerapan proyek nyata seperti restorasi karbon biru dan pengurangan emisi pada sektor perikanan. “Pipeline project sebagai contoh implementasi nyata, melalui pilot project dan program pengurangan emisi,” jelas Trenggono.

Menurutnya, perdagangan karbon biru memiliki ciri khas berbeda dibandingkan sektor darat karena melibatkan ruang laut. “Mekanisme penyelenggaraan perdagangan karbon memerlukan integrasi antara teknologi pemanfaatan ruang laut, sistem registri unit karbon, dan pengawasan ketat untuk menjaga target kontribusi nasional,” terangnya.

Trenggono menegaskan bahwa izin pemanfaatan ruang laut adalah syarat wajib untuk setiap proyek karbon biru. “Setiap aksi mitigasi karbon harus memiliki persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagai dasar legalitas proyek,” tegasnya.

Untuk menjaga transparansi, KKP bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dalam sistem registrasi karbon. “Setiap dokumen dan rancangan aksi perubahan iklim dicatatkan agar data karbon biru Indonesia tidak terklaim ganda,” tambahnya.

Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, menyebutkan bahwa pasar karbon Indonesia akan beroperasi pada akhir bulan Juni 2026, dengan target transaksi mencapai miliaran dolar AS di Juli 2026. “Saya bisa laporkan pemerintah menentukan akhir bulan Juni sebagai market operasional, Juli kita berharap perdagangan cukup besar bisa tembus miliar dolar ini,” ujar Hashim dalam ESG Sustainability Forum 2026 CNBC Indonesia.