Pertemuan Xi Jinping dengan Pangeran Arab: Perang dan Hukum Internasional

Pada 14 April 2026, Presiden Tiongkok Xi Jinping bertemu dengan Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, yang juga dikenal sebagai Pangeran Abu Dhabi, di Balai Besar Rakyat di Beijing. Pertemuan tersebut membahas isu perang yang sedang memanas di Timur Tengah, terutama dalam konteks ketegangan global. Xi menyatakan bahwa hukum internasional harus menjadi dasar utama dalam mencapai perdamaian.

“Supremasi hukum tidak bisa digunakan bila menguntungkan dan diabaikan bila tidak menguntungkan,” kata Xi, sebagaimana dilaporkan oleh Xinhua, Selasa (14/4/2026).

Ketegangan di kawasan Timur Tengah semakin memuncak setelah negosiasi antara Washington dan Teheran tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai. Sejak konflik dimulai akhir Februari, Iran dikabarkan menutup jalur pelayaran strategis Selat Hormuz, terutama untuk kapal dari negara-negara yang dianggap tidak ramah. Tindakan ini memicu dampak besar pada ekonomi global, terutama perdagangan energi.

Amerika Serikat memperparah situasi dengan memulai blokade terhadap pelabuhan Iran, menuduh Teheran melakukan “terorisme ekonomi.” Akibatnya, pengiriman minyak dari negara-negara Teluk, termasuk Uni Emirat Arab, mengalami penurunan signifikan. Dampaknya juga dirasakan di Asia, dengan impor gas alam China turun ke level terendah sejak Oktober 2022 dan pengiriman minyak mentah menurun sebesar 2,8%.

Situasi semakin rumit setelah Iran meluncurkan serangan rudal dan drone terhadap infrastruktur energi di negara-negara Teluk. Gangguan ini menyebabkan perubahan signifikan dalam rantai pasok energi, yang mencakup pengaruh langsung terhadap perdagangan internasional. Xi memperingatkan bahwa dunia harus waspada terhadap kembali ke sistem hukum yang tidak adil, terutama sebelum pertemuan bulan depan dengan Presiden AS Donald Trump di Beijing.