Kebocoran Ekonomi di Perairan Tawar Kita

Catatan: Artikel ini mencerminkan pandangan pribadi penulis, bukan posisi Redaksi CNBCIndonesia.com. Dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi biru, Indonesia menghadapi tantangan serius berupa “kebocoran” ekonomi yang terlewat perhitungan, yaitu dampak negatif spesies air tawar asing. Contohnya seperti ikan sapu-sapu (Loricariidae), red devil (Amphilophus labiatus/citrinellus), hingga nila liar yang berkembang pesat tanpa kontrol. Masalah ini kini tidak hanya bersifat lingkungan, tetapi juga menggigit anggaran daerah, mengurangi hasil perikanan, dan merusak pendapatan nelayan.

Data dunia mengungkapkan kerugian ekonomi akibat invasi spesies mencapai lebih dari USD 400 miliar per tahun (IPBES, 2023). Meski Indonesia belum menghitungnya secara menyeluruh, indikator lokal sudah jelas terlihat. Di Waduk Cirata, misalnya, laporan lapangan dan riset akademik beberapa tahun terakhir menunjukkan dominasi ikan non-target seperti red devil yang merusak telur dan ikan kecil budidaya. Nelayan melaporkan penurunan komposisi ikan berharga dan peningkatan “bycatch” yang susah dipasarkan.

“Kebocoran ini bukan hanya pada hasil tangkapan, tetapi juga merugikan infrastruktur dan keuangan rumah tangga.”

Ikan sapu-sapu dikenal merusak bendungan dan tebing karena aktivitas menggali, mempercepat erosi, dan meningkatkan biaya perawatan. Pada tingkat makro, dominasi spesies invasif mengubah keseimbangan ekosistem, mengganggu rantai makanan, sehingga menurunkan daya dukung perairan bagi komoditas ekonomis seperti ikan mas atau nila budidaya. Hal ini menyebabkan penurunan produktivitas, sementara biaya pakan dan perawatan tetap naik.

Kebijakan saat ini masih bersifat reaktif. Tindakan seperti penangkapan massal ikan invasif sering dilakukan tanpa desain pasar yang jelas. Tanpa permintaan stabil, intervensi ini cepat kehilangan kekuatan. Indonesia terjebak dalam program sementara, bukan mekanisme ekonomi berkelanjutan. Di sini, pendekatan ekonomi perlu diubah, dari mengurangi biaya menjadi memberi insentif.

Penyelesaian Berbasis Solusi Ekonomi

Pertama, ciptakan pasar untuk spesies invasif. Pemerintah dapat mendorong hilirisasi dengan mengembangkan produk seperti tepung ikan untuk pakan, olahan bernilai tambah, hingga kolagen dan gelatin. Insentif fiskal seperti subsidi terbatas atau skema pembelian minimum bisa mendorong permintaan awal. Ketika harga terbentuk, nelayan akan punya alasan ekonomi untuk menekan populasi invasif secara konsisten.

Kedua, terapkan prinsip “polluter pays” dalam konteks introduksi spesies. Importir, pembudidaya, atau pihak yang memperkenalkan spesies asing harus menanggung biaya lingkungan melalui dana jaminan (environmental bond). Dana ini digunakan untuk mitigasi jika terjadi invasi. Tujuannya bukan menghambat usaha, tetapi memastikan risiko tidak dialihkan ke masyarakat.

Ketiga, integrasikan manajemen berbasis wilayah melalui kerangka EAFM (Ecosystem Approach to Fisheries Management). Pengendalian invasi tidak terpisah dari kuota, zonasi, dan praktik budidaya. Di waduk strategis seperti Cirata, Saguling, dan Jatiluhur, koordinasi lintas kabupaten/kota mutlak diperlukan karena spesies tidak mengenal batas administrasi.

Kelima, tingkatkan pengelolaan benih dan rantai pasok. Banyak invasi bermula dari kebocoran budidaya, seperti banjir kolam, pelepasan tidak sengaja, atau restocking tanpa analisis. Standar biosekuriti harus ditegakkan, termasuk sertifikasi hati. Sistem deteksi dini berbasis data juga penting, dimana kecerdasan buatan bisa memanfaatkan citra, eDNA, dan pelaporan nelayan untuk mengantisipasi lonjakan populasi invasif sebelum mencapai titik kritis.