Baleg DPR Sampaikan 12 Poin Utama RUU PPRT

Jakarta – Bob Hasan, ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, menyebutkan bahwa RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) memiliki 12 poin penting. Ia menambahkan bahwa diskusi dalam Panja RUU PPRT berjalan produktif, sehingga bisa menghasilkan rumusan yang efektif untuk mengatasi tantangan dalam perlindungan pekerja rumah tangga.

“Panja RUU PPRT telah mencapai kesepakatan tentang materi strategis yang mengatasi isu perlindungan pekerja rumah tangga,” ujarnya di kompleks parlemen, Senin malam.

Setelah dimensi masalah (DIM) diselidiki secara mendalam, RUU PPRT ditetapkan terdiri dari 12 bab dan 37 pasal dengan susunan yang terorganisir. Pemerintah mengajukan 409 DIM, terdiri dari 23 DIM tetap, 55 DIM redaksional, 23 DIM substansi baru, serta 100 DIM yang dihapus.

12 Poin Materi Kunci dalam RUU PPRT

1. RUU ini menetapkan perlindungan pekerja berdasarkan prinsip kekeluargaan, hak asasi manusia, keadilan, kesejahteraan, dan kepastian hukum. 2. Proses perekrutan PRT dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. 3. Individu yang membantu tugas rumah tangga melalui hubungan adat, kekerabatan, kekeluargaan, pendidikan, atau agama tidak dianggap sebagai PRT dalam RUU ini. 4. P3RT (Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga) dapat merekrut PRT secara offline maupun online. 5. PRT berhak mendapatkan perlindungan sosial dalam bentuk kesehatan dan ketenagakerjaan. 6. Calon PRT diberikan pelatihan vokasi oleh pemerintah pusat, daerah, atau perusahaan penempatan. 7. Sistem pelatihan bagi calon PRT disusun untuk meningkatkan keterampilan. 8. P3RT wajib berbentuk badan usaha resmi dan memiliki izin usaha dari pemerintah pusat. 9. Perusahaan penempatan dilarang mengurangi upah atau hak pekerja. 10. Pengawasan penyelenggaraan PRT dilakukan oleh pusat dan daerah, termasuk melibatkan RT/RW untuk mencegah kekerasan. 11. PRT yang berusia di bawah 18 tahun atau sudah menikah tetap diakui statusnya meski ada pengecualian saat RUU berlaku. 12. Peraturan pelaksanaan RUU PPRT harus ditetapkan paling lambat satu tahun setelah undang-undang mulai berlaku.