Dedi Akan Bertemu dengan MenPANRB untuk Mengatasi Keterlambatan Pembayaran Gaji Honorer Jabar

Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, berencana mengadakan pertemuan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini guna menyelesaikan masalah gaji 3.823 tenaga honorer yang terlambat dibayar akibat aturan dari pemerintah pusat.

Langkah ini diambil setelah ribuan guru dan staf administratif di Jabar mengalami keterlambatan dalam pembayaran upah untuk bulan Maret dan April 2026. Meskipun anggaran pembayaran telah dialokasikan oleh Pemprov Jabar, regulasi pusat menghalangi pencairan gaji mereka.

“Pemerintah provinsi telah menyiapkan dana, namun edaran dari Menteri PANRB menetapkan larangan pembayaran gaji bagi tenaga honorer setelah seleksi PPPK. Hal ini berpotensi menyebabkan penyimpangan keuangan jika dilakukan,” katanya dalam pernyataan di Bandung, Jumat.

Penyebab masalah ini adalah aturan yang melarang pemerintah daerah menetapkan tenaga honorer setelah seleksi PPPK. Aturan ini memicu kebuntuan, karena sekolah-sekolah tetap memerlukan bantuan dari para pekerja non-ASN tersebut.

Dedi, yang kerap disebut KDM, menegaskan bahwa tenaga guru honorer, petugas administrasi, dan staf kebersihan tetap menjadi bagian penting dalam operasional pendidikan di daerah.

Menurut data Dinas Pendidikan Jabar, terdapat 3.823 tenaga honorer guru dan administratif yang terkena dampak dari aturan tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Dedi berharap dapat menemukan solusi teknis atau izin khusus agar gaji para tenaga pendidikan bisa dibayarkan tanpa mengurangi kualitas administrasi.