DPRD Jabar: Raperda Pemanfaatan Air Harus Berkeadilan Bagi Warga

Panitia Khusus (Pansus) XI DPRD Jawa Barat menegaskan bahwa pembuatan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengelolaan dan pemanfaatan air harus mengutamakan keadilan bagi masyarakat. Wakil Ketua DPRD Jabar, Iwan Suryawan, menyatakan bahwa diskusi mengenai ranperda ini perlu mencakup analisis yang lebih menyeluruh agar tidak ada pihak yang merasa diabaikan. “Dengan ranperda ini, kita ingin memastikan kepentingan warga diakomodasi secara adil,” tuturnya dalam keterangan di Bandung, Jumat.

“Pembahasan ranperda ini diharapkan mencakup analisis yang lebih menyeluruh dan memastikan semua pihak merasa diakomodasi,” kata Iwan Suryawan.

Kebijakan tersebut sedang dikembangkan agar kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) seimbang dengan keberlanjutan layanan air bersih. Ia menekankan bahwa ranperda ini menjadi penting dalam konteks rencana penyesuaian pajak penggunaan air permukaan. “Ini penting karena terkait dengan rencana perubahan pajak penggunaan air permukaan yang sedang direncanakan,” tambahnya.

Sebagai bagian dari pengkajian, Pansus XI melakukan kunjungan ke Perumda Tirta Tarum Kabupaten Karawang, Rabu (15/4), untuk memahami dampak sosial dan ekonomi dari kenaikan pajak air. Fokus utama adalah mengeksplorasi bagaimana kebijakan ini dapat memperkuat kesetaraan akses air bagi seluruh lapisan masyarakat.

Anggota Pansus XI lainnya, Jenal Aripin, menambahkan bahwa perhatian legislator tidak hanya pada aspek anggaran, tetapi juga pada standar kualitas air yang layak dikonsumsi. “Pengelolaan air yang optimal akan memberi dampak positif bagi warga sebagai penerima manfaat,” ujarnya. Selain itu, diskusi juga menyoroti ketidakseimbangan distribusi air di wilayah yang rentan kekeringan.

Jenal mencatat bahwa beberapa area di Karawang masih menghadapi ancaman krisis air bersih, sehingga kebijakan melalui ranperda ini dianggap sebagai solusi. “Kondisi ketersediaan air di Tegal Waru dan Teluk Jambe menjadi sorotan dalam penelitian ini,” katanya.