Prabowo Perintahkan Bahlil Segera Tindak Tambang Ilegal di Kawasan Hutan

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk segera menangani aktivitas pertambangan ilegal yang berlangsung di kawasan hutan Indonesia. Langkah ini diambil setelah Bahlil memberikan laporan mengenai evaluasi beberapa izin usaha pertambangan (IUP) yang diduga tidak sah, terutama di wilayah hutan lindung.

Bahlil, setelah bertemu dengan Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (16/4), mengatakan bahwa evaluasi terhadap IUP ilegal tersebut telah dilakukan dalam satu minggu. “Ada di hutan lindung, ada di hutan konservasi, ada kemudian di cagar alam, dan beberapa IUP yang berada di dalam kawasan hutan, tadi kami juga sudah melaporkan kepada Bapak Presiden karena saya diberi waktu satu minggu. Satu minggu telah berlalu, minggu kemarin dan minggu ini,” jelas Bahlil.

“Saya sudah melaporkan (kepada Presiden, red.), dan Insyaa Alah hasilnya juga baik, serta sudah saya dapatkan arahan teknis untuk segera melakukan eksekusi lebih lanjut,” ujar Bahlil.

Sekretariat Presiden dalam siaran resminya, yang dikonfirmasi di Jakarta pada Jumat, menyatakan bahwa tindakan tegas ini menjadi bagian dari fase baru reformasi sektor pertambangan nasional. Langkah tersebut tidak hanya menjamin kepastian hukum dan manajemen yang baik, tetapi juga menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan.

“Dengan penataan IUP yang lebih disiplin dan terukur, pemerintah menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus berpijak pada kepentingan bangsa, berkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi rakyat Indonesia,” demikian siaran resmi Sekretariat Presiden RI.

Dalam Rapat Kerja Pemerintah yang berlangsung minggu lalu, Presiden Prabowo menyoroti adanya ratusan IUP yang dicurigai tidak legal. “Jadi, ini ada sekian ratus. Menteri ESDM segera evaluasi! Kalau tidak jelas, cabut semua itu! Kita sudah tidak ada waktu untuk terlalu kasihan, tidak ada kasihan sekarang. Kita hanya membela kepentingan nasional dan kepentingan rakyat,” tegas Presiden Prabowo saat rapat tersebut.