Sentil kepala daerah, Wagub NTB minta fakta lapangan dibuka apa adanya

Mataram – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Indah Dhamayanti Putri menekankan pentingnya pengungkapan fakta di lapangan oleh pemimpin daerah dan unit pemerintahan daerah (OPD). Ia mengingatkan bahwa laporan yang terkesan baik di kertas tidak cukup untuk menggambarkan kondisi nyata. “Saya tidak tertarik dengan laporan yang terlihat bagus tetapi kurang praktis. Tujuannya adalah memperoleh informasi tentang masalah aktual di tingkat desa atau kabupaten, sehingga solusi yang diusulkan bisa lebih tepat sasaran,” ujar Indah dalam acara Pra-Musrenbang di Mataram, Rabu.

Menurut Indah, tantangan pembangunan masa depan memerlukan pendekatan kolaboratif, bukan hanya kompetisi. “Provinsi dan kabupaten/kota merupakan bagian yang terintegrasi dari sistem yang sama. Jika tidak selaras, upaya pembangunan sebesar apa pun tidak akan mencapai hasil optimal,” katanya. Ia menambahkan bahwa keberhasilan program bukan hanya bergantung pada perencanaan, tetapi juga pada implementasi yang akurat di lapangan. Kebutuhan penurunan kemiskinan ekstrem hingga mendekati nol persen menjadi salah satu fokus utama, melalui inisiatif seperti penguatan desa berdaya yang dijalankan secara sinergis antara pemerintah provinsi dan daerah kabupaten.

“Perencanaan jangka panjang harus menjadi acuan yang sesuai dengan kondisi di lapangan,” ujar Indah.

Pemprov NTB telah menetapkan beberapa agenda prioritas untuk 2027, seperti penguatan ketahanan pangan melalui perlindungan lahan, percepatan ekonomi digital, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi prioritas, dengan pendekatan berbasis data untuk mengatasi stunting, kemiskinan ekstrem, dan angka pengangguran secara tepat sasaran.

Indah menekankan bahwa Pra-Musrenbang harus berfungsi sebagai ruang dialog yang terbuka. “Kebijakan harus dirumuskan dengan mempertimbangkan realitas di lapangan, sehingga mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” tuturnya. Ia juga meminta pengelolaan anggaran yang lebih efisien, mengingat ego sektoral dalam perencanaan bisa menyebabkan tumpang tindih program dan pemborosan dana.