Beda Aksi SBY Sampai Prabowo Hadapi Harga Minyak Melonjak Berkali-kali

Harga minyak global belakangan ini kembali naik drastis akibat memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah, khususnya setelah perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran memicu ketegangan. Peristiwa ini berdampak signifikan pada jalur distribusi energi internasional, sebab Iran pernah memblokir akses pelayaran, termasuk kapal pengangkut minyak, di Selat Hormuz. Daerah strategis ini menjadi jalur utama untuk sekitar 15% pasokan minyak global. Setiap gangguan di wilayah ini langsung mendorong kenaikan harga minyak dunia.

Mengacu pada data Refinitiv, harga minyak Brent sempat mencapai US$119 per barel secara intraday pada 31 Maret 2026, mencetak level tertinggi sejak gejolak pasar energi besar pada Perang Rusia-Ukraina 2022. Lonjakan ini mengingatkan Indonesia pada periode sebelumnya, di mana harga minyak global juga mengalami kenaikan tajam yang melebihi proyeksi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di tengah situasi tersebut, pemerintah sering kali terpaksa melakukan penyesuaian, seperti revisi asumsi harga minyak, perubahan subsidi, atau penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam negeri.

Kenaikan Harga BBM Non-Subsidi

PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga beberapa BBM non subsidi yang dijual di SPBU. Perubahan harga ini berlaku sejak 18 April 2026, seperti tercantum di situs resmi Pertamina. Penyesuaian terjadi pada beberapa jenis BBM non subsidi, dengan kenaikan cukup signifikan, terutama untuk diesel dan bensin beroktan tinggi. Contohnya, Pertamax Turbo (RON 98) di DKI Jakarta ditetapkan menjadi Rp19.400 per liter, naik dari Rp13.100 per liter sebelumnya. Dexlite mengalami kenaikan menjadi Rp23.600 per liter, sementara Pertamina Dex naik ke Rp23.900 per liter.

Kenaikan Harga Minyak dalam 20 Tahun Terakhir

Dalam dua dekade terakhir, harga minyak global telah mengalami peningkatan berulang karena berbagai faktor, mulai dari perang hingga krisis ekonomi. Tahun 2004-2005 menjadi periode awal ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadapi kenaikan harga minyak. Dari data Refinitiv, harga Brent meningkat sekitar 33% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini langsung memberi tekanan pada APBN Indonesia, sebab asumsi harga minyak dalam dokumen keuangan saat itu masih jauh di bawah harga pasar.

Di APBN 2004, pemerintah memproyeksikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US$22 per barel. Namun, di tengah perjalanan, asumsi tersebut direvisi melalui APBN Perubahan menjadi US$36 per barel. Realisasi ICP pada 2004 bahkan mencapai US$37,6 per barel. Tekanan berlanjut di tahun 2005, di mana harga Brent kembali naik sekitar 42% tahunan. Dalam APBN 2005, pemerintah awalnya menetapkan asumsi harga minyak sebesar US$24 per barel. Dengan kenaikan global, asumsi ini kemudian dinaikkan dua kali menjadi US$54 per barel. Akhirnya, realisasi ICP 2005 mencapai US$53,4 per barel.

Dalam kajian fiskal Kementerian Keuangan, kompensasi yang diberikan kepada masyarakat pada pengurangan subsidi BBM tahun 2005 adalah Rp100 ribu per bulan.

Di tengah tekanan fiskal akibat kenaikan harga minyak, pemerintah tidak hanya merevisi asumsi APBN. Kenaikan harga BBM yang berlangsung terus-menerus juga memaksa adopsi penyesuaian harga BBM bersubsidi di dalam negeri. Pemerintah menganggap beban subsidi energi terlalu besar untuk ditanggung APBN sepenuhnya. Namun, kenaikan harga BBM berpotensi merusak daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Untuk mengurangi dampak tersebut, pemerintah menyiapkan program bantuan langsung tunai (BLT) sebagai penyangga.