Legislator DKI Jakarta Meminta Penindakan Tegas untuk Atasi Premanisme dan Tawuran

Para anggota DPRD DKI Jakarta mengkritik meningkatnya kejadian premanisme dan tawuran yang mengganggu masyarakat, menekankan perlunya langkah penegakan hukum yang tegas dari Pemprov DKI. Hal ini bertujuan untuk memastikan kestabilan ekonomi warga dan mempertahankan kondisi sosial yang aman. Menurut mereka, kejadian-kejadian tersebut menimbulkan ketakutan di kalangan penduduk, terutama karena menghambat aktivitas usaha dan menciptakan rasa tidak nyaman.

Justin Adrian Untayana: Perlu Konsekuensi Hukum yang Jelas

Justin Adrian Untayana, anggota DPRD DKI Jakarta, menyatakan kekhawatirannya terhadap situasi kota yang semakin rentan terhadap anarkis. Ia menekankan bahwa kekerasan seperti tawuran dan premanisme tidak bisa diatasi dengan sekadar pemberian nasihat. Menurutnya, pendekatan keras dan konsekuensi hukum yang tidak menunggu kejadian baru harus diterapkan.

“Pendekatan lembut tidak akan menghasilkan perubahan. Kita butuh tindakan tegas yang tidak pandang bulu,” ujar Justin.

Kritik ini ditujukan terutama kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dianggap kurang responsif. Justin mengungkapkan bahwa instansi tersebut sering baru bergerak setelah masalah viral di media sosial, menunjukkan sikap pasif yang dinilai tidak tepat.

Respon Pemprov DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa pihaknya telah meminta jajaran Satpol PP untuk bertindak tegas terhadap gangguan keamanan. Ia menegaskan komitmen dalam menangani aksi premanisme, khususnya setelah insiden di Tanah Abang dan Kebon Sirih.

“Jakarta dinobatkan sebagai kota teraman kedua di ASEAN, tetapi kita masih menghadapi tantangan serius terkait premanisme,” imbuh Pramono.

Meskipun demikian, kejadian tawuran antar remaja meningkat tajam pada April, dengan beberapa insiden yang memperlihatkan penggunaan senjata tajam. Contohnya, aksi sekelompok pelajar di Kalideres, Jakarta Barat, menjadi sorotan. Pemprov DKI diharapkan segera meningkatkan efisiensi dalam menindak masalah ini agar tidak berlarut-larut.

Komitmen Anggaran untuk Keamanan

Dalam anggaran APBD 2026, Pemprov DKI telah menyetorkan dana hibah besar kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) senilai Rp315 miliar. Dana tersebut diharapkan menjadi sarana koordinasi lintas aparat untuk menjaga stabilitas. Namun, efektivitas penggunaannya masih perlu dipertanyakan jika aksi premanisme dan tawuran terus terjadi.

Justin Adrian Untayana menyoroti pentingnya memaksimalkan sumber daya petugas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) untuk mengatasi masalah keamanan. Ia menegaskan bahwa dana publik yang besar harus menghasilkan perbaikan nyata, bukan sekadar belanja yang tidak berdampak.

Dengan mengambil langkah tegas sejak dini, Pemprov DKI bisa mencegah eskalasi anarkis dan memberikan rasa aman kepada warga. Justin mengingatkan bahwa pertanggungjawaban pajak yang telah dibayarkan oleh penduduk Jakarta harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten.

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut juga terlibat dalam penindakan tegas, dengan memblokir pangk sebagai upaya mengurangi konflik di sejumlah area. Namun, ini hanya bagian dari upaya lebih luas yang diharapkan dari pemerintah daerah dan kepolisian.