Menteri LH Ingatkan Ancaman Kemarau Panjang Pemicu Karhutla di Kalbar

Di Pontianak, Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), memperingatkan bahaya kemarau berkepanjangan yang diperkirakan menghantui Kalimantan Barat (Kalbar) pada 2026. Ia menegaskan bahwa musim kemarau tahun depan akan lebih lama daripada biasanya, sehingga perlu antisipasi sejak awal untuk menghindari kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Proyeksi Cuaca dan Tindakan Antisipasi

Menteri Hanif menyatakan bahwa puncak musim kemarau diprediksi terjadi antara bulan Juli hingga September 2026. Curah hujan selama periode tersebut diperkirakan mencapai level terendah dalam tiga dekade terakhir. “Kita harus bersiap sebelumnya, karena kondisi ini bisa berujung pada krisis serius jika tidak dikelola dengan baik,” ujarnya.

“Di puncak kemarau nanti, sekitar Juli, kita akan menghadapi curah hujan terendah dalam 30 tahun terakhir. Ini harus kita antisipasi dari sekarang,” tambah Menteri LH tersebut.

Kolaborasi Data dan Operasi Hujan Buatan

Dalam kunjungan kerja ke Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Menteri Hanif menekankan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memperkuat strategi nasional. Ia juga menyoroti peran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam program Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

“Data lapangan dari pemda akan kami kirim ke BMKG dan BNPB untuk mengembangkan hujan buatan. Selama awan masih ada, ini harus dimanfaatkan secara optimal,” jelasnya.

Upaya Pencegahan dan Transisi Sistem Sampah

Dalam agenda kunjungan, Menteri Hanif meninjau Program Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) dan Masyarakat Peduli Api (MPA). Ia juga berdialog langsung dengan kelompok tani di Desa Sumber Rezeki. “Pencegahan adalah kunci utama pengendalian karhutla, sekaligus kontribusi nyata terhadap penurunan emisi,” tegasnya.

“Pencegahan harus menjadi garda terdepan dalam mengurangi risiko karhutla, sesuai arahan Presiden untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060,” lanjut Menteri Hanif.

Selain isu karhutla, Menteri Hanif mengingatkan bahwa penanganan sampah perlu segera bertransformasi ke sistem yang lebih modern. Ia menyebut mulai 2026, tidak boleh ada lagi praktik pembuangan sampah secara terbuka tanpa pengolahan lanjutan.

“Tahun 2026 tidak boleh ada lagi open dumping. Daerah harus beralih ke sistem yang lebih baik,” pungkasnya.