Ekonom: Risiko fiskal diantisipasi dengan efisiensi APBN lebih terarah

Jakarta – Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), menyoroti perlunya pengelolaan lebih hati-hati terhadap tekanan fiskal melalui efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih terarah. Dalam forum Central Banking 2026 di Jakarta, Senin, ia mengatakan bahwa tantangan terbesar saat ini tidak hanya terkait stabilitas makroekonomi, tetapi juga menjaga kredibilitas tata kelola keuangan negara.

Menurut simulasi yang ia lakukan, jika harga minyak AS melampaui 84 dolar per barel dan kurs rupiah berada dalam rentang Rp16.800 hingga Rp17.000 per dolar, subsidi energi tambahan yang dibutuhkan untuk mengendalikan harga BBM bersubsidi bisa mencapai sekitar Rp100 triliun. Angka ini diperkirakan akan memberi tekanan signifikan terhadap anggaran negara dan memperumit upaya pengelolaan fiskal.

“Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa defisit tidak akan melebihi 3%, dan upaya dilakukan agar berada di bawah ambang tersebut. Namun, hal ini pasti memerlukan biaya serta strategi yang matang,” tuturnya.

Faisal mengakui langkah pemerintah dalam mempertahankan defisit APBN di bawah 3% sebagai upaya positif. Ia menegaskan bahwa batas defisit ini penting dijaga karena peningkatan di atas 3% dapat menimbulkan kritik lebih keras terhadap pengelolaan fiskal.

Pemerintah telah mengambil kebijakan efisiensi anggaran untuk menghadapi dinamika global, sekaligus mempertahankan kesehatan fiskal. Namun, Faisal menyarankan bahwa pendekatan ini harus lebih terencana. Ia memberi contoh bahwa efisiensi APBN yang dijalankan awal tahun lalu memberikan dampak luas pada sektor riil dan daerah, termasuk sektor pariwisata yang mengalami tekanan di semester pertama.

Menurut Faisal, pendekatan efisiensi yang lebih sistematis akan lebih efektif dalam menjaga stabilitas fiskal tanpa merugikan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan realokasi belanja K/L sebesar Rp121,2-130,2 triliun telah ditetapkan pemerintah sebagai salah satu upaya mengatasi tekanan dari dinamika perekonomian global. Langkah ini termasuk dalam 8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional, yang bertujuan menghadapi tantangan global sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri