Kenaikan Harga Plastik Ancam Industri AMDK, Menaker Siap Berikan Respons

Pelaku Usaha Keluhkan Lonjakan Biaya Bahan Baku

Di Jakarta, lonjakan harga plastik dalam negeri telah menimbulkan tekanan signifikan bagi para pelaku usaha. Perwakilan Asosiasi Air Minum Dalam Kemasan Nusantara (Amdatara) meminta pemerintah melakukan tindakan intervensi untuk mengendalikan kenaikan biaya bahan baku plastik. Ketua Umum Amdatara, Karyanto Wibowo, menuturkan bahwa pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah untuk mengurangi beban industri, agar pengusaha tidak makin cemas.

“Dampak yang sudah terlihat, yakni mulai terjadinya penyesuaian harga jual di tingkat ritel, kelangkaan bahan baku di beberapa wilayah, penurunan volume produksi, khususnya pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) AMDK, serta ancaman PHK massal yang mengancam ribuan pekerja di sektor ini,” ujarnya kepada CNBC Indonesia, Senin (13/4/2026).

Karyanto menyebutkan bahwa kenaikan harga bahan baku plastik telah merugikan industri AMDK secara serius. Ia menjelaskan, hampir seluruh kemasan produk ini bergantung pada plastik, terutama polyethylene terephthalate (PET) resin untuk botol, high-density polyethylene (HDPE) untuk galon, dan polypropylene (PP) untuk tutup serta label. Lonjakan biaya ini menyebabkan peningkatan total biaya produksi hingga 45%.

“Harga PET resin dan bahan plastik pendukung lainnya telah melonjak antara 25% hingga 70%, bahkan mencapai 100% untuk beberapa jenis material sejak awal April 2026. Akibatnya, biaya produksi AMDK secara keseluruhan meningkat antara 35% hingga 45%,” tambahnya.

Karyanto menegaskan bahwa plastik merupakan komponen biaya produksi terbesar kedua setelah air. Karena itu, kenaikan harga bahan baku ini tidak bisa lagi ditanggung sepenuhnya oleh produsen. “Jika tidak ada intervensi cepat dari pemerintah, kenaikan harga yang lebih tinggi dan gangguan pasokan AMDK di pasar akan sulit dihindari,” lanjutnya.

Menaker: Kebijakan Lintas Kementerian Sedang Dipertimbangkan

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa pemerintah sedang menggodok kebijakan lintas kementerian untuk menangani isu ini. Menurutnya, diskusi antar-lembaga telah dimulai, tetapi kebijakan spesifik belum diungkapkan.

“Kita tetap menyampaikan antisipasi. Antisipasi itu sifatnya lintas kementerian, yang kemudian dibahas secara bersama,” kata dia saat diwawancarai di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta.

Menaker menambahkan, kebijakan yang akan dikeluarkan melibatkan beberapa departemen, termasuk Kementerian Perindustrian, Perdagangan, dan yang lainnya. “Kebijakan ini harus dijawab secara menyeluruh, karena melibatkan berbagai aspek yang saling terkait,” jelasnya.

Karyanto berharap pemerintah dapat memberikan kebijakan penyerap getar, seperti pengurangan pajak pertambahan nilai (PPN) kemasan, pembebasan bea masuk anti-dumping resin, serta dukungan likuiditas bagi UMKM AMDK. “Kami sedang mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah seperti itu agar industri tetap bertahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat,” tuturnya.