Trump Makin Muram, Sekutu AS Ogah Ikut-ikutan Blokade Selat Hormuz

Dari Jakarta, sejumlah sekutu Amerika Serikat (AS) menolak rencana blokade Selat Hormuz yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump. Blokade tersebut akan dimulai Senin (13/04/2026) dan ditujukan untuk menghambat aliran kapal-kapal yang melewati jalur strategis tersebut. Meski Trump menginginkan tindakan tegas, beberapa negara seperti Inggris menunjukkan sikap berbeda.

Sikap Inggris: Menjaga Keterbukaan Selat Hormuz

Inggris menyatakan komitmen untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz sebagai jalur pelayaran vital. Dalam pernyataan resmi, pemerintah negara tersebut menekankan bahwa blokade tidak diperlukan, terutama dalam situasi ketegangan antara AS dan Iran yang sedang memuncak. “Kami akan terus mendukung kebebasan navigasi dan akses ke Selat Hormuz, yang penting bagi stabilitas ekonomi global serta kebutuhan hidup rakyat,” ujar juru bicara pemerintah Inggris, seperti dikutip dari Bloomberg dan The Guardian.

“Selat Hormuz tidak boleh dikenakan bea masuk. Kami segera bekerja sama dengan Prancis dan mitra lainnya untuk membentuk koalisi luas guna melindungi kebebasan navigasi,” tambahnya.

Posisi Inggris menunjukkan perbedaan pendekatan dengan AS. Washington mendorong langkah militer melalui blokade, sementara London lebih memilih kerja sama multilateral untuk menjaga keamanan maritim. Sikap ini juga didukung oleh Spanyol, yang menilai blokade tersebut “tidak masuk akal”.

“Saya juga berpikir itu sesuatu yang tidak masuk akal… Ini satu lagi episode dalam spiral penurunan yang telah kita alami,” kata Menteri Pertahanan Spanyol Margarita Robles dalam wawancara dengan televisi publik Spanyol, yang dilaporkan AFP.

Di sisi lain, Turki meminta Selat Hormuz segera dibuka dan menekankan perlunya dialog dengan Iran. “Metode persuasi harus digunakan, dan selat harus dibuka sesegera mungkin,” ungkap Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan kepada Anadolu, kantor berita resmi negara tersebut.

Pemblokadean yang diusulkan Trump disebut sebagai upaya yang bisa memicu krisis lebih lanjut, terutama jika Iran memperketat aturan pungutan US$2 juta per kapal. Namun, beberapa negara sekutu AS tetap menolak langkah ini, menilai bahwa kebebasan lalu lintas laut perlu dipertahankan melalui cara yang lebih inklusif.