Mendagri Tito Soal Maraknya OTT Kepala Daerah: Siapa yang Memilih?

Dalam sebuah wawancara, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti krisis yang terjadi di lingkungan pemimpin daerah setelah sejumlah kasus operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) muncul belakangan ini. Tito menilai mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung bisa jadi salah satu penyebab utama dari fenomena tersebut.

Sistem Pilkada dan Pemimpin Daerah

Tito menyatakan, meski pilkada langsung memberi keleluasaan kepada rakyat dalam memilih pemimpin, sistem ini tidak selalu menjamin terpilihnya tokoh yang berkualitas. Ia menyinggung bahwa ada masalah mendasar dalam proses rekrutmen, termasuk dampak dari biaya politik yang tinggi.

“Saya hanya punya satu jawaban: siapa yang memilih? Lalu, siapa yang memilih? Jawabannya adalah rakyat, ya kan,” kata Tito kepada wartawan di kompleks parlemen, Senin (13/4).

Tito menambahkan, kejadian ini memperlihatkan adanya risiko sistematis. Ia mengingatkan bahwa meski pilkada langsung memiliki sisi positif, seperti meningkatkan partisipasi rakyat, tetapi juga menyimpan potensi masalah yang bisa memengaruhi integritas pemimpin.

Kasus Terbaru KPK

Kasus OTT terbaru yang menarik perhatian publik terjadi ketika KPK menangkap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo. Penangkapan tersebut terkait dugaan pemerasan dan penerimaan uang dalam proyek di lingkungan pemerintahan kabupaten tersebut tahun 2025-2026.

Tito mengakui bahwa masalah kesejahteraan, moral hazard, dan integritas menjadi isu penting yang terus muncul. Namun, ia menegaskan bahwa fenomena ini tidak bisa dilihat secara terpisah dari sistem yang menghasilkan para pemimpin tersebut.