PM Terpilih Hungaria Tegaskan Fokus pada Kerja Sama EU dan Reformasi Internal

Istanbul – Dalam sebuah konferensi pers, Senin (13/4), Menteri Perdana Menteri terpilih Hungaria, Peter Magyar, menegaskan komitmen terhadap kerja sama dengan Uni Eropa (EU) sambil menjaga prioritas kepentingan nasional. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan berdiskusi dengan EU, tetapi tidak akan berjuang di sana.

Kami tidak akan pergi ke sana untuk berperang,” kata Magyar.

Magyar juga mengungkapkan bahwa Hungaria akan tetap berpegang pada EU dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), yang ia sebut sebagai jaminan utama bagi perdamaian. Ia menyebut hubungan dengan Jerman akan diperkuat, mengingat peran penting investasi dari negara tersebut.

Dalam kebijakan luar negeri, Magyar mengisyaratkan pendekatan yang lebih pragmatis. Ia menyoroti pentingnya hubungan dengan Israel sebagai mitra ekonomi strategis, serta menegaskan bahwa hubungan antara kedua negara memang istimewa. Selain itu, ia menyatakan niat untuk membangun hubungan dengan Rusia, sekaligus menjaga keamanan dan diversifikasi energi.

Kebijakan Ekonomi dan Peninjauan Dokumen Rahasia

Menyasar aspek ekonomi, Magyar menjelaskan bahwa pemerintah akan memastikan adanya persaingan yang adil bagi investor asing, sekaligus mendukung sektor bisnis dalam negeri. Ia juga mengungkap rencana untuk memulai kembali proses aksesi ke Kantor Kejaksaan Umum Eropa serta meninjau berbagai dokumen rahasia.

Dalam pidatonya, Magyar menyatakan bahwa hasil pemilu menjadi momen penting dalam sejarah negara. Ia menambahkan bahwa Partai Tisza mendapat mandat kuat untuk melanjutkan visi pemerintahannya. Rencana restrukturisasi kementerian dengan portofolio yang lebih spesialisasi, termasuk pemisahan bidang kesehatan, pendidikan, dan lingkungan, juga dijelaskan.

Reformasi Anti-Korupsi dan Penguatan Pengawasan

Magyar menegaskan bahwa anti-korupsi dan reformasi pengawasan keuangan akan menjadi prioritas utama pemerintah. Ia mengumumkan rencana pembentukan kantor anti-korupsi untuk memantau sektor publik serta mengamankan dana negara. Sementara itu, Kantor Pemulihan dan Perlindungan Aset Nasional akan meninjau kontrak penting dan kasus akumulasi kekayaan yang terkait dengan negara tersebut.

Demi kepentingan semua orang, kantor ini harus didirikan sesegera mungkin,” ujar pria berusia 45 tahun itu.