Kemkomdigi: PSO Pers pastikan masyarakat dapat informasi berkualitas

Jakarta, Antara News – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyatakan bahwa Program Public Service Obligation (PSO) dalam bidang pers berperan krusial untuk menjaga akses masyarakat terhadap informasi yang berkualitas, dapat dipercaya, serta mencakup berbagai kalangan. Fifi Aleyda Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, menggarisbawahi bahwa Lembaga Kantor Berita (LKBN) Antara tidak hanya menjalankan program PSO Bidang Pers, tetapi juga bertindak sebagai sumber acuan bagi informasi publik.

Dukungan untuk Prioritas Pembangunan Nasional

Dalam acara Kick Off Pelaksanaan PSO Bidang Pers 2026 di Antara Heritage Center, Jakarta, Selasa, Fifi menegaskan bahwa program ini bukan sekadar inisiatif, tetapi instrumen strategis untuk memastikan setiap lapisan masyarakat mendapatkan berita yang relevan dan bermakna. Ia juga menyoroti pentingnya memperkuat narasi terkait beberapa program utama, termasuk Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, serta transformasi digital.

“PSO tidak lagi cukup bicara tentang jumlah berita yang dihasilkan, tetapi lebih pada keberdampakan, keterjangkauan, dan kemampuannya memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar Fifi.

Fifi menekankan bahwa salah satu prioritas yang perlu diperkuat adalah kebijakan perlindungan anak di ruang digital melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025. Menurutnya, aturan tersebut menjadi langkah konkret pemerintah untuk melindungi generasi muda dalam era digital. Sementara itu, Benny Siga Butarbutar, Direktur Utama Perum LKBN Antara, menyatakan komitmen perusahaan dalam mendukung komunikasi publik melalui penyebaran narasi pembangunan nasional.

Benny menjelaskan bahwa PSO Bidang Pers merupakan kolaborasi antara LKBN Antara dan Kemkomdigi, dengan tujuan menyebarkan informasi berkualitas hingga ke pelosok negeri. “Program ini bertujuan memperkuat pencerahan tentang implementasi program pembangunan prioritas, khususnya dalam rencana kerja pemerintah 2026 yang menitikberatkan pada kedaulatan pangan dan energi, serta ekonomi yang produktif dan inklusif,” tambahnya.