Negosiasi RI-Iran Gagal, RI Perlu Evaluasi Postur Anggaran Energi

Kegagalan Perundingan AS-Iran dan Dampaknya

Kegagalan negosiasi antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang berlangsung di Islamabad, Pakistan, pada 12 April, telah memicu krisis berkepanjangan di Selat Hormuz. Langkah ini memengaruhi volatilitas harga minyak global, dengan harga minyak mentah Brent melonjak hampir 8 persen setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan ancaman blokade terhadap jalur ini. Harga minyak berjangka Juni mencapai 102,59 dolar AS per barel, sedangkan harga WTI Mei naik 8,2 persen menjadi 104,51 dolar AS per barel.

Evaluasi Anggaran Energi Diperlukan

Menyusul situasi tersebut, ahli ekonomi dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai bahwa pemerintah Indonesia harus merevisi alokasi anggaran energi di APBN. Ia menekankan pentingnya penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) dan LPG non-subsidi, serta pengaturan volume subsidi berdasarkan kemampuan fiskal negara.

“Ide yang pantas dijalankan adalah BBM subsidi hanya dialokasikan untuk kendaraan pribadi dan umum, sementara solar subsidi fokus pada transportasi umum. Langkah ini tidak hanya akan menghemat anggaran, tetapi juga memudahkan pengawasan di lapangan,” jelas Wijayanto kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

Menurutnya, kegagalan perundingan AS-Iran berpotensi memperparah ketegangan, sehingga harga minyak Brent bisa terus meningkat hingga melebihi 100 dolar AS per barel. Jika blokade Selat Hormuz dilakukan secara total, analis memperkirakan harga minyak bisa mencapai 150 dolar AS per barrel.

Wijayanto menambahkan bahwa Trump mungkin ragu melakukan langkah ekstrem tersebut karena akan menimbulkan protes dari rakyat AS yang terkena dampak kenaikan harga BBM dalam negeri. “Kita tidak mengharapkan harga minyak naik secara signifikan, tetapi situasi ini bisa terus berlanjut jika ketegangan tidak segera berkurang,” tutur dia.