Pemerintah jamin pasokan energi terjaga dan terjangkau bagi masyarakat

Upaya memperkuat kemandirian energi nasional

Dalam wawancara di Jakarta, Selasa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga ketersediaan energi yang terjangkau bagi warga. Ia menjelaskan bahwa kebijakan energi tidak hanya tentang pasokan, tetapi juga mencakup aspek kedaulatan dan pertumbuhan ekonomi negara.

“Ketahanan energi bukan hanya soal pasokan, tetapi juga soal kedaulatan dan keberlanjutan ekonomi nasional. Pemerintah akan terus memastikan energi itu tetap tersedia dan terjangkau bagi masyarakat,” ujar Bahlil.

Penguatan produksi domestik sebagai solusi

Untuk mengurangi ketergantungan pada impor, Bahlil menyebutkan pihaknya sedang mendorong pengembangan substitusi LPG. Strategi ini melibatkan hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME), yang diharapkan bisa memangkas ketergantungan pada bahan bakar impor secara bertahap.

Dalam laporan terbarunya, Bahlil menyoroti beberapa pencapaian pemerintah, seperti peningkatan kapasitas kilang minyak di Balikpapan dan penerapan program biodiesel. Hal ini telah berhasil menghentikan impor solar, menurutnya.

Ketergantungan pada pasar global masih ada

Bahlil menegaskan bahwa tantangan utama saat ini masih terletak pada bahan bakar seperti bensin dan LPG, yang belum sepenuhnya bisa dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Pemerintah terus berupaya memperkuat langkah strategis untuk menjaga stabilitas pasokan energi dan melindungi kemampuan beli masyarakat.

Menurut data yang dimilikinya, Indonesia membutuhkan sekitar 1,6 juta barel minyak per hari, sedangkan produksi domestik hanya mencapai 605 ribu barel per hari. Karena itu, hampir satu juta barel per hari harus diimpor, dengan 20–25 persen melalui Selat Hormuz, jalur yang terdampak ketegangan geopolitik.

Kebijakan B50 sebagai langkah pemerintah

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia akan menerapkan kebijakan B50 mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini diharapkan menghemat subsidi senilai Rp48 triliun dalam setahun.

Airlangga menambahkan bahwa Pertamina telah siap menerapkan kebijakan tersebut, yang berpotensi mengurangi penggunaan bahan bakar minyak fosil sebanyak 4 juta kiloliter (KL) per tahun. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menargetkan penggunaan campuran kelapa sawit hingga 50 persen dalam bahan bakar solar mulai 2025.