Pemerintah dukung penguatan narasi sejarah dan hukum adat Tumbang Anoi

Dari Jakarta, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen mengembangkan warisan budaya serta memperkuat cerita sejarah yang berkaitan dengan masyarakat adat, khususnya Tumbang Anoi. Ia menekankan bahwa peristiwa ini penting dalam proses perdamaian suku Dayak.

“Kami pemerintah sangat mendukung kegiatan yang bisa meningkatkan kebudayaan nasional, termasuk perkuatan narasi sejarah seperti Tumbang Anoi. Kolaborasi antara nilai hukum adat dan Kementerian Hukum juga dapat dilakukan untuk memperkuat pengaruhnya,” ujar Fadli dalam pernyataan tertulis yang dikonfirmasi Rabu.

Ketua Elemen Masyarakat Adat (Emas Dayak), Mandeh, mengungkapkan kekhawatiran terhadap semakin berkurangnya penggunaan hukum adat di Kalimantan. Menurutnya, Tumbang Anoi menjadi batu loncatan penting dalam pencapaian perdamaian adat yang memiliki nilai luar biasa, termasuk diakui internasional.

“Harapan kami adalah pemerintah memberikan fokus khusus pada Tumbang Anoi agar hukum adat yang telah dirumuskan pada 1894 dapat kembali ditegakkan dan tidak diabaikan,” tambah Mandeh.

Sebagai langkah penguatan, Emas Dayak berencana mengadakan serangkaian kegiatan budaya yang dapat melibatkan Balai Pelestarian Kebudayaan Kalimantan Tengah. Pemerintah juga diharapkan aktif mempromosikan sejarah Tumbang Anoi kepada publik, sebagai bagian dari upaya pendidikan nasional.

“Penguatan hukum adat ini perlu didukung oleh pemerintah, khususnya Kementerian Kebudayaan, agar masyarakat luas mengakui keberadaannya sebagai bagian dari khasanah budaya Indonesia,” kata Pembina Emas Dayak, H.R.M. Soekarna.

Adapun rencana kirab budaya akan dilaksanakan bersamaan dengan perayaan Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei 2026. Kirab ini akan menampilkan bendera merah putih sepanjang 118 meter sebagai simbol 118 tahun perjuangan kemerdekaan. Acara akan melibatkan pelajar, mahasiswa, TNI, dan Polri, serta dimeriahkan oleh pertunjukan tradisi Dayak dan Nusantara.