Menkes Beberkan Nasib Orang Kaya yang Masuk Daftar PBI BPJS Kesehatan

Kementerian Kesehatan mencatat bahwa iuran BPJS Kesehatan masih ditanggung oleh sekitar 55,4% dari populasi penduduk, atau sebanyak 88,14 juta warga Indonesia, hingga Februari 2026. Hal ini dijelaskan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS) saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi IX, DPR RI, pada Rabu (15/4/2026).

“Memang ada yang dibayarkan langsung oleh Kementerian Kesehatan melalui PBI, ada sejumlah peserta yang dibayarkan oleh daerah melalui PBPU, yaitu sebanyak 48,9 juta, dan ada juga yang disubsidi oleh pemerintah pusat serta daerah secara bersamaan, sebanyak 13,6 juta,” ujar BGS.

Dalam upaya meningkatkan akurasi data, pemerintah pusat melakukan perbaikan terkait DTSEN. Hasil investigasi menunjukkan bahwa dana yang dialokasikan untuk peserta BPJS Kesehatan tidak seluruhnya dinikmati oleh kelompok yang seharusnya menerima. “Ternyata, kita juga membayarkan kepada 10% orang terkaya,” tambah BGS, yang akrab disapa Budi Gunadi.

Analisis lebih lanjut mengungkapkan dari total 96,8 juta peserta PBI, sebanyak 47.200 di antaranya tidak tepat sasaran. Selain itu, dalam PBPU-Pemda terdapat 35 juta peserta yang tidak memenuhi kriteria. Dari sisi PBU kelas III, tercatat 11,4 juta peserta yang tidak sesuai dengan target.

Kementerian Kesehatan berencana mengalihkan anggaran yang selama ini dialokasikan untuk peserta tidak tepat sasaran. Tujuan utamanya adalah menciptakan keadilan. “Lebih baik kita kurangi dari kelompok desil 10, yaitu 10% terkaya, lalu bantuan dialihkan ke kelompok desil 5,” terang BGS. Diperkirakan, sekitar 11 juta peserta akan terkena realokasi ini.

Menurut laporan terakhir, dari 11 juta peserta yang terlibat, sebanyak 2,1 juta telah diaktifkan kembali, sementara 8,8 juta masih dalam kondisi tidak aktif. BGS mengimbau peserta untuk memahami kemampuan keuangan mereka, agar bisa sadar diri dan tidak lagi layak mendapat subsidi dari negara.