Menko Polkam minta Kalbar cegah Karhutla sejak dini

Kamis, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago memberikan arahan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) untuk meningkatkan persiapan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dia menyoroti kenaikan jumlah ancaman api yang telah terpantau sejak awal tahun 2026, sehingga diperlukan kehati-hatian sejak tahap awal.

Fluktuasi Tren Kebakaran

Dalam laporan yang disampaikan, terdapat variasi dalam jumlah lahan terbakar. Tahun 2024 mencatat luas lahan yang terkena api sekitar 1.919 hektare, lalu melonjak menjadi 23.118 hektare di tahun 2025. Hingga 31 Maret 2026, luas lahan yang terbakar mencapai 10.600 hektare, meski upaya pemadaman masih belum signifikan.

“Fakta ini menegaskan bahwa ancaman kebakaran di Kalimantan Barat telah nyata muncul sejak awal tahun dan memerlukan kewaspadaan yang terus-menerus,” kata Djamari saat Apel Kesiapsiagaan Karhutla di Pontianak.

Djamari menegaskan bahwa kebakaran di Kalbar bukan hanya berpotensi lokal, tetapi menyebar ke berbagai wilayah. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi lintas sektor, termasuk pemerintah pusat, daerah, serta pihak lain, untuk merespons ancaman tersebut secara menyeluruh.

Peran Pemangku Kepentingan

Menurutnya, kebakaran hutan dan lahan di Kalbar tidak terbatas pada satu kabupaten atau kota. Pemantauan harus dilakukan secara menyeluruh, dengan semua pihak terlibat aktif. “Ancaman tersebut tidak bersifat lokal semata, tetapi tersebar di seluruh kabupaten dan kota,” tambahnya.

Menurut data BMKG, musim kemarau 2026 akan tiba lebih cepat, meningkatkan risiko kebakaran di paruh kedua tahun ini. Sifat khusus lahan gambut di Kalbar memperumit upaya pemadaman, karena api bisa menyebar di bawah permukaan tanah dan sulit diatasi sepenuhnya.

Langkah Antisipatif

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menegaskan pentingnya tindakan pencegahan sebelum kebakaran terjadi. “BMKG memberikan peringatan dini, sementara BNPB melakukan operasi modifikasi cuaca sebagai upaya mitigasi,” jelasnya.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan bahwa pemerintah fokus pada pencegahan sejak awal. “Kami langsung bergerak ketika ancaman terdeteksi,” katanya. Ia menambahkan, pembagian tanggung jawab antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sudah jelas, sehingga semua pihak diharapkan turut serta mengurangi risiko kebakaran.

Pemerintah menargetkan langkah pencegahan dini di Kalbar dapat meminimalkan dampak karhutla, baik bagi lingkungan, kesehatan masyarakat, maupun aktivitas ekonomi daerah.