BGN sebut distribusi motor MBG ke SPPG akan disesuaikan kebutuhan

Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menjelaskan bahwa distribusi sepeda motor bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan disesuaikan dengan kebutuhan setiap wilayah, sambil tetap memprioritaskan daerah terpencil. “Pengadaan sepeda motor dilakukan berdasarkan kebutuhan di lapangan. Data unit yang sudah berjalan akan diperiksa kembali,” tutur Wakil Kepala BGN bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya di Jakarta, Kamis.

“Pengadaan sepeda motor direncanakan untuk seluruh daerah, termasuk Jakarta, khususnya untuk sekolah di gang-gang sempit,” katanya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tertarik mengawasi pengadaan 25.644 unit sepeda motor listrik oleh BGN. “KPK memberikan perhatian terhadap hal ini,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa (15/4). Budi menjelaskan bahwa bidang pengadaan barang dan jasa kerap menjadi tempat rentan terjadinya tindak pidana korupsi.

“Tentu KPK menyoroti karena pengadaan barang dan jasa termasuk dalam area rawan korupsi,” ujarnya.

Kepala BGN Dadan Hindayana memaparkan bahwa anggaran untuk sepeda motor listrik SPPG dimasukkan ke dalam Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA), sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Ia memberikan klarifikasi untuk merespons video sepeda motor berlogo BGN yang viral di media sosial.

“PPK telah mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) di akhir tahun 2025, sehingga dana dialokasikan ke RPATA. Mekanisme pembayaran diatur dalam PMK 84 Tahun 2025, yakni dua tahap: termin pertama setelah 60 persen unit selesai, dan termin kedua untuk menyelesaikan 100 persen unit,” katanya.

Dadan menambahkan bahwa hingga 20 Maret 2026, penyedia hanya mampu menyelesaikan 85,01 persen atau sekitar 21.801 unit dari total 25.644 unit yang disepakati.