Standar Ganda Nuklir: Iran Ditekan, Israel Dibiarkan

Dalam lingkaran krisis global terkait senjata nuklir, sorotan dunia kembali menyatu pada ketimpangan perlakuan terhadap dua negara utama di wilayah Timur Tengah, yaitu Iran dan Israel. Selama lebih dari dua dekade, program nuklir Iran menjadi fokus pengawasan ketat, sanksi, dan negosiasi panjang, sementara Israel, yang dianggap memiliki senjata nuklir, terlepas dari tekanan internasional yang serupa. Ketimpangan ini semakin terasa setelah dalam 10 bulan terakhir, Israel dan Amerika Serikat melancarkan dua perang terhadap Iran, dengan alasan negara tersebut hampir mencapai kemampuan memproduksi senjata nuklir.

Kontroversi Perlakuan Internasional

Konflik tersebut, yaitu perang 12 hari pada Juni tahun lalu dan pertempuran sebulan terakhir, dilaporkan menyebabkan kematian lebih dari 2.600 warga Iran serta memicu krisis energi global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, klaim bahwa Iran mendekati kepemilikan senjata nuklir belum didukung bukti kuat. Fakta ini memperkuat kritik dari para pengamat yang menilai adanya standar ganda dalam penerapan norma non-proliferasi nuklir secara internasional.

Nuklir Israel yang Dinilai Rahasia Umum

Menurut analis, kepemilikan senjata nuklir oleh Israel sering disebut sebagai “rahasia umum.” Meski tidak pernah secara resmi mengonfirmasi atau menyangkal, negara ini dianggap menjadi satu-satunya di Timur Tengah yang memiliki persenjataan nuklir. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada 2018 memberikan jawaban yang ambigu saat ditanya mengenai kemampuan nuklir negaranya.

“Kami selalu mengatakan bahwa kami tidak akan menjadi yang pertama memperkenalkannya, dan kami memang belum memperkenalkannya… Itu adalah jawaban terbaik yang bisa Anda dapatkan,” ujarnya.

Program nuklir Israel diperkirakan dimulai sejak 1950-an di bawah pemerintahan David Ben-Gurion, dengan bantuan dari Prancis. Fasilitas nuklir di Dimona, gurun Negev, lama diduga sebagai pusat produksi plutonium untuk senjata. Para ahli menyatakan Israel memiliki sekitar 80 hingga 200 hulu ledak nuklir, meski jumlah pasti tidak diketahui karena kebijakan kerahasiaan yang ketat.

Kerangka Kerahasiaan dan Kebijakan NPT

Kerahasiaan ini sempat terguncang pada 1986 ketika Mordechai Vanunu membocorkan informasi dan foto fasilitas Dimona ke media Inggris. Ia diculik oleh agen Israel, diadili secara tertutup, dan menjalani 18 tahun penjara. Israel juga tidak menandatangani Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT), sehingga tidak terikat pada kewajiban inspeksi internasional seperti negara-negara lain.

Analis Shawn Rostker menjelaskan bahwa kebijakan ambiguitas Israel adalah strategi sengaja. “Logikanya cukup sederhana, ambiguitas dimaksudkan untuk menjaga efek jera sekaligus menghindari biaya diplomatik, hukum, dan politik yang muncul dari deklarasi terbuka,” katanya. Ia menilai Israel tidak akan segera bergabung dengan NPT, karena posisi negara tersebut terkait erat dengan keamanan regional dan tidak ada tanda-tanda keuntungan strategis dari penghapusan ambiguitas.

Program Nuklir Iran yang Dipantau Ketat

Berbeda dengan Israel, program nuklir Iran berada di bawah pengawasan intensif oleh lembaga internasional. Proyek ini dimulai pada 1950-an dengan dukungan Amerika Serikat di era Pemimpin Shah Reza Shah Pahlavi, lalu berkembang setelah Revolusi Islam 1979. Sebagai penandatangan NPT, Iran secara konsisten menyatakan bahwa tujuan program nuklirnya adalah sipil, seperti penghasil energi dan bidang medis.

Negara ini menandatangani perjanjian pengawasan dengan International Atomic Energy Agency (IAEA) pada 1974, sehingga fasilitas nuklirnya rutin diperiksa. Kesepakatan penting tercapai pada 2015 melalui JCPOA, di mana Iran setuju membatasi pengayaan uranium hingga 3,67%, mengurangi jumlah sentrifugal, serta memberikan akses luas untuk inspeksi internasional. Inspektur IAEA bahkan melakukan pemeriksaan harian dan menemukan Iran mematuhi komitmen tersebut.

Pada 2018, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menarik negaranya dari JCPOA, tetapi IAEA tetap menyatakan Iran memenuhi perjanjiannya. Iran tetap berpegang pada komitmen selama satu tahun sebelum kembali…