Menko Pangan Tekankan Pentingnya SPPG Sosialisasi Produk Desa

Dalam kunjungan kerja ke Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus fokus pada penggunaan bahan pangan dari sumber lokal untuk memacu pertumbuhan ekonomi desa. “Manajemen SPPG diwajibkan mengambil bahan dari desa, baik dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi, maupun usaha mikro kecil menengah (UMKM),” tutur Zulhas, Jumat.

Kebijakan ini bertujuan membangun ekosistem ekonomi yang saling menguntungkan. Menurut Zulhas, program Makan Bergizi Gratis tidak hanya mendorong kesehatan anak-anak, tetapi juga membantu pengembangan usaha warga desa. “Dengan kerja sama antar pelaku usaha lokal, ekonomi desa akan berkembang, anak menjadi lebih sehat, dan ketahanan pangan tercapai,” tambahnya.

“Program makan bergizi bukan sekadar memberi makan, tapi juga melatih generasi muda untuk membangun masa depan Indonesia yang kuat,” kata Zulhas.

Sejauh ini, rencana 28.562 unit SPPG yang ditargetkan telah beroperasi sebanyak 23.597 unit, atau 83 persen dari total. Sementara itu, jumlah SPPG yang memenuhi standar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) mencapai 7.204 unit di seluruh Indonesia.

Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi daerah dengan rasio SLHS terhadap SPPG terbesar, yaitu 65,64 persen. Zulhas menyoroti bahwa integrasi antara program gizi dan penguatan ekonomi desa merupakan langkah penting untuk menciptakan rantai pasok yang lebih pendek dan efisien, serta meningkatkan kesejahteraan warga.