Mewaspadai kebocoran fiskal lintas negara di tengah tekanan global

Dari Jakarta, tekanan ekonomi internasional yang semakin berat, termasuk perlambatan pertumbuhan global, fragmentasi hubungan geopolitik, serta perang dagang yang belum sepenuhnya berakhir, menciptakan tantangan baru dalam pengelolaan pendapatan negara. Untuk negara berkembang seperti Indonesia, masalah ini tidak hanya berasal dari luar negeri, tetapi juga melibatkan praktik penghindaran pajak yang semakin rumit.

Strategi kebocoran fiskal, atau Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), menjadi ancaman serius dalam menjaga kestabilan keuangan. Dalam kondisi ekonomi global yang tak menentu, perusahaan multinasional mendorong kebijakan yang mengoptimalkan laba secara agresif. Hal ini menyebabkan pendapatan pajak negara berkembang tergerus, terutama karena rasio pajak yang rendah dan celah regulasi yang besar.

Dinamika BEPS di tengah krisis global

Penggunaan istilah BEPS pertama kali diperkenalkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada 2012. Tujuannya untuk menggambarkan cara perusahaan mengalihkan laba ke wilayah berpajak rendah atau tanpa pajak. Menurut OECD, praktik ini mengakibatkan kerugian pendapatan pajak sekitar 100–240 miliar dolar AS per tahun, atau 4–10 persen dari total penerimaan pajak global.

Di tengah ketidakpastian ekonomi, seperti peningkatan suku bunga internasional dan konflik geopolitik di Timur Tengah, BEPS terus berkembang. Perusahaan tidak hanya mengoptimalkan operasional, tetapi juga memperlebar langkah perencanaan pajak lintas negara. Kebocoran fiskal ini menjadi lebih adaptif dan sulit terdeteksi, menghadirkan risiko bagi kemampuan negara dalam membiayai pembangunan.

Skema utama dalam BEPS

Beberapa teknik umum dalam BEPS termasuk transfer pricing. Perusahaan mengatur harga transaksi antar unit dalam kelompok untuk mengalihkan keuntungan dari negara berpajak tinggi ke negara berpajak rendah. Contohnya, entitas di Indonesia mungkin dikenai biaya besar atas lisensi atau layanan dari afiliasi di yurisdiksi pajak rendah, sehingga laba yang terkena pajak di dalam negeri berkurang.

Strategi lainnya adalah pengalihan aset tak berwujud. Paten, algoritma, dan merek dagang ditempatkan di negara dengan tarif pajak rendah. Hal ini memaksa entitas di negara pasar, seperti Indonesia, membayar royalti yang tinggi, yang berdampak pada penurunan laba di dalam negeri.

Dan terdapat skema pembiayaan berlebihan, atau thin capitalization, di mana perusahaan menggunakan utang dari afiliasi luar negeri untuk mengurangi pajak. Metode ini memungkinkan pengurangan laba kena pajak melalui pembayaran bunga yang besar. Selain itu, penggunaan perjanjian pajak sebagai alat untuk menurunkan beban pajak juga menjadi bagian dari strategi BEPS.