Menteri ATR siapkan akses lahan untuk hunian vertikal dan kota satelit

Jakarta, Jumat – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan bahwa kementerian telah mempersiapkan kebutuhan lahan di berbagai wilayah untuk mendukung proyek hunian vertikal serta pengembangan kota-kota baru. Menurut Nusron, langkah ini bertujuan mengatasi masalah kepadatan penduduk di pusat perkotaan.

Program Nasional Dukung Pengembangan Kota

Kementerian ATR/BPN aktif memperkuat partisipasinya dalam Program Strategis Nasional (PSN) dengan membangun permukiman vertikal dan kota satelit. Nusron menjelaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk menyalurkan lahan dalam skala besar ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk wilayah Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

“Data awal kami menunjukkan terdapat sekitar 129.764 hektare lahan yang teridentifikasi. Namun, yang benar-benar bisa dimanfaatkan saat ini sekitar 37.709 hektare,” kata Nusron.

Prioritas pembangunan hunian vertikal ditujukan pada masyarakat dengan penghasilan rendah di kawasan perkotaan. Sementara, pengembangan kota satelit memerlukan luasan lahan yang lebih besar, berkisar antara 30 hingga 120 hektare per lokasi, tergantung kebutuhan proyeknya.

“Untuk Kota Satelit, kebutuhan lahannya minimal antara 30 hingga 120 hektare per lokasi. Sedangkan, untuk pengembangan kawasan tertentu bisa mencapai 100 hektare atau lebih,” ujar Nusron.

Selain itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, atau disapa Ara, menekankan pentingnya ketersediaan lahan dalam mewujudkan tujuan PSN. “Kami memiliki konsep sederhana untuk melaksanakan program 3 Juta Rumah. Kami ingin tanah untuk pembangunan rumah bisa tersedia,” ujarnya.