Mensos: Sekolah Rakyat di Lombok Tengah Jadi Prioritas

Kunjungan kerja Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, ke Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, pada Jumat lalu menyoroti pentingnya pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah tersebut sebagai bagian dari prioritas nasional. Menurutnya, proyek ini tidak hanya terus dijalankan di Lombok Tengah, tetapi juga menjadi strategi utama dalam upaya Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan akses pendidikan.

“Sekolah Rakyat di Lombok Tengah akan menjadi fokus utama. Pemerintah daerah diminta segera melengkapi persyaratan administrasi, termasuk persiapan lahan,” kata Saifullah Yusuf.

Pemerintah daerah, lanjutnya, wajib memastikan lahan yang disediakan telah memenuhi standar verifikasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). “Lahan harus dalam kondisi bersih dan jelas. Setelah semua syarat terpenuhi, proses pembangunan akan berjalan lebih cepat,” jelasnya.

Kendala dan Target Nasional

Menurut Saifullah, program Sekolah Rakyat dirancang untuk menampung 1.000 murid di tingkat SD, SMP, dan SMA. “Targetnya adalah setiap kabupaten memiliki satu sekolah rakyat dalam lima tahun ke depan,” tegasnya. Sampai saat ini, secara nasional telah terdapat lebih dari 100 Sekolah Rakyat, namun di NTB baru dua kabupaten, yakni Bima dan Lombok Utara, yang sedang diproses.

“Di NTB, proyek ini baru dimulai di dua kabupaten. Kementerian PUPR akan melakukan penilaian final sebelum pembangunan dimulai,” ujarnya.

Saifullah mengapresiasi semangat kepala daerah di NTB, khususnya Bupati Lombok Tengah, yang aktif berkoordinasi dengan Kementerian Sosial. “Bupati telah berkali-kali datang untuk diskusi, sementara syarat lainnya harus mendapat persetujuan dari PUPR,” tambahnya.

Menurutnya, setiap daerah menghadapi tantangan berbeda, seperti kondisi lahan atau bentuk permukaan tanah. “Semua faktor ini menjadi pertimbangan dalam pencairan dana pembangunan,” pungkasnya.