PU Percepat Pemulihan Aceh, Fokus pada Pembangunan Sabo Dam dan Pembersihan Lumpur

Jakarta – Pemerintah mengambil langkah cepat untuk memulihkan infrastruktur di Aceh, dengan mengutamakan konstruksi sabo dam dan penanganan lumpur di area yang terkena dampak bencana. Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa percepatan ini bertujuan mengantisipasi efek lanjutan dari hujan lebat yang masih terjadi di beberapa bagian Aceh.

“Saat itu saya khawatir kayu bisa terbawa hujan deras ke Tamiang,” ujar Dody saat ditemui di Jakarta, Jumat.

Menurutnya, salah satu ancaman utama adalah kemungkinan material kayu dari daerah pegunungan terbawa aliran air ke wilayah hilir seperti Aceh Tamiang. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian PU mempercepat pembangunan sabo dam meskipun rencananya awalnya dilakukan dalam tahap rekonstruksi.

“Sabo dam seharusnya saya kerjakan setelah masuk fase reconstruct, tapi kan saat masih progres tanggap darurat sudah saya lakukan. Tapi sepertinya dengan cuaca seperti ini, proyek ini tetap perlu dipercepat,” tambahnya.

Skema Desain dan Bangun untuk Mempercepat Pekerjaan

Percepatan dilakukan dengan metode desain dan bangun, agar proyek bisa dimulai segera tanpa menunggu tahapan biasa. Dody juga menyebutkan bahwa pembersihan lumpur tetap menjadi prioritas, terutama di daerah Pidie Jaya dan Aceh Tamiang.

Kondisi di lapangan menunjukkan banyak permukiman yang terkena lumpur, meskipun jalan utama terlihat relatif stabil. “Kondisinya tidak baik-baik saja di bawah, jadi itu yang harus kita percepat,” ujarnya.

Koordinasi dengan BMKG dan Masyarakat Lokal

Upaya tersebut didukung oleh program padat karya yang melibatkan masyarakat setempat. Selain itu, Kementerian PU berkoordinasi dengan BMKG dan pemerintah daerah untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna mengurangi intensitas hujan.

Dody menekankan bahwa percepatan juga dilakukan pada pembangunan jembatan penghubung antarwilayah, terutama di daerah terpencil yang terkena bencana. Ia menyatakan desain jembatan bisa dilakukan dengan cepat, dan pelaksanaannya melibatkan bantuan TNI untuk memastikan mobilitas masyarakat tetap lancar.

“Kalau pergerakan masyarakat tidak terganggu, biasanya logistik juga tidak akan terhambat,” tambahnya.

Statistik Pemulihan dan Hunian Sementara

Berdasarkan data Kementerian PU pada 21 Maret 2026, jumlah rumah rusak berat di Aceh mencapai 38.169 unit, dengan pembangunan hunian sementara sebanyak 28.236 unit atau sekitar 74 persen dari kebutuhan total.

Di Aceh Tamiang, pengembangan hunian sementara dilakukan dalam bentuk tujuh blok bangunan modular yang mampu menampung sekitar 336 orang. Dody menegaskan pemulihan Aceh menjadi prioritas penting kementeriannya agar aktivitas masyarakat bisa kembali normal secepat mungkin.

“Yang menjadi masalah saat ini adalah lumpur, jadi itu juga yang kita kejar,” pungkasnya.