Main Agenda: Tantangan memperkuat ekosistem film nasional harus dihadapi bersama

Tantangan Menguatkan Ekosistem Film Nasional Perlu Dikerjakan Secara Kolaboratif

Ekosistem Perfilman Indonesia Hadapi Tantangan dalam Penyelenggaraan Festival

Jakarta – Dalam upaya meningkatkan kualitas ekosistem film nasional, Kementerian Kebudayaan mengungkapkan adanya beberapa hambatan yang memerlukan perhatian bersama. Salah satu tantangan utama adalah memastikan kemandirian penyelenggaraan festival film, yang menurut Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan, Ahmad Mahendra, tidak bisa terus bergantung pada dana pemerintah pusat.

“Kami dari pusat tidak mungkin terus memberikan bantuan keuangan setiap tahun dalam jumlah yang sama,” ujarnya dalam diskusi daring bertajuk “RUU Perfilman: Literasi dan Apresiasi Via Berani” yang disiarkan dari Jakarta, Jumat.

Meski film Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan positif, Mahendra menekankan bahwa festival film menjadi cerminan dari dinamika industri lokal. “Kita perlu membangun inisiatif sendiri, karena telah menginvestasikan usaha yang luar biasa dalam mengembangkan film,” tambahnya.

Ia juga menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah yang lebih aktif dalam mendukung pengembangan ekosistem film di berbagai wilayah. Dengan demikian, distribusi kesempatan dan kemajuan industri film di setiap daerah dapat lebih merata. “Festival film merefleksikan kehidupan perfilman setempat, jadi partisipasi aktif dari pihak lokal sangat dibutuhkan,” kata Mahendra.

Revisi RUU Perfilman Diharapkan Memperjelas Peran Pekerja dalam Industri

Selain itu, aktor Reza Rahadian menyarankan agar RUU Perfilman diubah untuk memberikan kejelasan terhadap peran para pekerja dalam industri film. “Saya merasa ruang ketenagakerjaan bagi kru, karyawan, dan profesional film belum spesifik diatur dalam peraturan ini,” katanya.

“Perlu ada pembahasan lebih rinci mengenai makna kegiatan dan usaha dalam pasal-pasal RUU Perfilman, terutama pada ayat 4 dan 5 Pasal 1,” lanjutnya.

Menurut Rahadian, penyempurnaan undang-undang ini dapat menjadi langkah strategis untuk mengatasi ketimpangan dan meningkatkan kualitas produksi film nasional. Ia menegaskan bahwa kejelasan peran para tenaga kerja film akan membantu memperkuat struktur industri secara keseluruhan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *