Akademisi sebut IKN dan Kertajati cerminan krisis budaya perencanaan

Di Bandung, Guru Besar Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung, Harun Al Rasyid Lubis, mengungkapkan bahwa Indonesia sedang menghadapi krisis dalam budaya perencanaan. Menurutnya, situasi ini membuat sejumlah proyek strategis, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Bandara Kertajati, kehilangan fokus dan arah.

“Perencanaan ada, sudah banyak. Jakarta ingin 60 persen angkutan umum, mungkin Jawa Barat. Semua itu hanya rencana,” kata Harun usai diskusi infrastruktur strategis di Bandung, Jumat.

Harun menyoroti ketidaksesuaian antara visi pemerintah yang ambisius, seperti target Net Zero Emission (NZE) 2060, dengan kenyataan teknis yang sering kali tidak terpadu. Ia menilai IKN muncul secara mendadak dalam undang-undang tanpa disertai perencanaan perkotaan yang matang, termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

“Kita bicara kota, tapi belum punya undang-undang perkotaan. IKN seharusnya menjadi bagian dari strategi perencanaan kota,” ujarnya.

Selain IKN, Harun mengkritik kegagalan operasional Bandara Kertajati di Jawa Barat. Ia menilai masalah itu bermula dari studi kelayakan yang tidak solid, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara fasilitas yang dibangun dengan permintaan pasar.

“Karena itu, prasarana yang dihasilkan tak selaras dengan kebutuhan nyata,” tambahnya.

Menurut Harun, salah satu kelemahan mendasar adalah ketiadaan lembaga pengawas yang kuat untuk mengkoordinasikan ego sektoral antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Akibatnya, banyak dokumen rencana menjadi simpanan tanpa terealisasi. Ia juga menekankan pentingnya memisahkan fungsi regulator dan operator dalam setiap proyek infrastruktur.

“Satu yang mengatur, melihat masa depan, dan merencanakan. Satu lagi yang mengoperasikan. Jangan digabungkan,” pungkas Harun, menekankan perlu independensi dalam pengawasan agar pelaksanaan tetap sesuai rencana awal.