Komisi I DPR Minta Komdigi Tak Gegabah Blokir Akses Login Wikipedia

Langkah Pemerintah dan Tanggapan DPR

Komisi I DPR, melalui Wakil Ketuanya Dave Laksono, mengingatkan pemerintah agar lebih teliti dalam mengambil tindakan terkait pembatasan akses pada fitur login Wikipedia Indonesia. Pernyataan ini muncul sebagai respons atas kebijakan yang telah diterapkan sejak 25 Februari 2026, yaitu pemblokiran subdomain auth.wikimedia.org oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komidigi).

“Kami menilai langkah yang ditempuh pemerintah sebaiknya dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Komdigi perlu mengedepankan pendekatan komunikatif dan persuasif,” ujar Dave saat dihubungi pada hari Minggu (19/4).

Dave menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap hukum dan kesinambungan akses publik ke sumber pengetahuan. Menurutnya, Wikipedia telah menjadi referensi utama bagi masyarakat dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan dan penelitian. “Mengurangi akses terhadap layanan ini bisa menimbulkan dampak negatif pada literasi dan keterbukaan informasi,” tambahnya.

Detail Pembatasan Akses

Komidigi menjelaskan bahwa pembatasan akses hanya berlaku pada fitur autentikasi di subdomain auth.wikimedia.org. Tindakan ini diambil karena Wikimedia Foundation belum memenuhi kewajiban registrasi sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat.

“Akses ke laman utama wikimedia.org dan semua konten informasi tetap tersedia. Pembatasan hanya terbatas pada fitur autentikasi, sehingga pengguna tidak bisa melakukan login atau membuat akun baru,” kata Alexander Sabar, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, dalam keterangan resmi Jumat (27/2).

Dalam pernyataannya, Wikipedia juga mengungkapkan bahwa akses ke domain tersebut dibatasi sejak pukul 08.00 UTC (15.00 WIB) pada 25 Februari 2026. Akun @idwiki di X menyebutkan bahwa penyuntingan atau penambahan artikel baru menjadi sulit bagi pengguna. Hal ini memengaruhi kemampuan para pemilik akun untuk mengelola konten secara aktif.

Dasar Regulasi dan Perpanjangan Waktu

Kewajiban registrasi PSE Lingkup Privat diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020. Aturan ini memaksa penyelenggara sistem elektronik, baik lokal maupun asing, untuk mendaftarkan diri jika layanannya digunakan di wilayah hukum Indonesia.

“Notifikasi resmi telah dikirimkan kepada Wikimedia sejak November 2025, disertai dua kali perpanjangan waktu hingga 20 Januari 2026,” jelas Alexander Sabar.

Komitmen pemerintah untuk menerapkan regulasi ini dianggap penting, tetapi Dave mengingatkan bahwa langkah yang diambil harus tetap terukur agar tidak mengganggu akses ke informasi yang bermanfaat. DPR mendukung konsistensi pemerintah dalam menjalankan aturan, namun menekankan perlunya strategi yang tegas namun solutif untuk menjaga ruang digital tetap terbuka dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.