Wikimedia Harus Daftar PSE Jamin Keamanan Data Pengguna

Analisis Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)

Jakarta – Menurut pengamat telekomunikasi Heru Sutadi, Wikimedia perlu melakukan pendaftaran sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE) di Indonesia. Ia menekankan bahwa langkah ini penting untuk memastikan perlindungan data pengguna, akuntabilitas platform, serta kepatuhan terhadap hukum setempat.

“Regulasi PSE berperan sebagai alat kunci untuk mendorong tanggung jawab. Platform global tidak bisa hanya bergantung pada kebijakan internal, tetapi juga wajib menyesuaikan diri dengan aturan lokal,” ujar Heru saat diwawancara ANTARA di Jakarta, Selasa.

Menurut Heru, status Wikimedia sebagai organisasi nirlaba tidak menghilangkan kewajiban hukumnya untuk mendaftar sebagai PSE. Hal ini karena platform tersebut tetap mengelola data pengguna dan arus informasi, sekaligus memengaruhi masyarakat secara luas.

Manfaat Pendaftaran PSE

Heru menjelaskan bahwa proses registrasi PSE bertujuan menciptakan standar minimal dalam perlindungan privasi data, sistem pelaporan, kerja sama dengan lembaga nasional, serta meningkatkan keamanan siber. Selain itu, transparansi mengenai kontributor dan mekanisme kurasi konten diperlukan untuk mengurangi risiko penyebaran informasi yang salah.

“Tanpa registrasi, sulit menjamin bahwa sistem mereka memenuhi standar keamanan dan pengelolaan konten yang berlaku di Indonesia,” tambahnya.

Heru menegaskan, jika Wikimedia tidak mematuhi regulasi nasional, risiko kerusakan data dan transparansi kurasi konten akan meningkat. Misalnya, jika penghapusan konten dilakukan tanpa mekanisme akuntabilitas jelas, bisa terjadi manipulasi informasi yang merugikan publik.

Ultimatum Pemerintah

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, menyatakan bahwa pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi. “Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan komitmen dalam menegakkan tata kelola ruang digital yang adil dan tertib,” katanya.

Langkah ultimatum diberikan setelah pemerintah memberikan perpanjangan waktu bagi Wikimedia sejak 2025. Pemberitahuan awal telah dikeluarkan pada 14 November 2025, meminta platform untuk segera mendaftar sebagai PSE privasi. Jika dalam tujuh hari kerja tidak terpenuhi, layanan Wikimedia akan diblokir.

Konsistensi dalam Penegakan Aturan

Heru menambahkan bahwa pemerintah harus bersikap tegas dalam menjalankan sanksi jika Wikimedia tidak memenuhi tenggat waktu. “Kalau menyatakan diblokir, maka harus dilakukan. Jangan sampai masyarakat menganggap ini hanya gertak sambal,” tegasnya.

Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan otonomi digital nasional, serta mendorong tata kelola konten yang lebih baik, termasuk kejelasan peran kontributor dan proses kurasi yang transparan. Dengan demikian, ekosistem digital bisa menjadi lebih sehat dan dapat dipercaya.