Kementerian PU Selesaikan Pembangunan 2 Dapur MBG di Wilayah Perbatasan RI-Timor Leste

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menyelesaikan pembangunan dua Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah perbatasan Indonesia-Timor Leste. Kedua pusat pelayanan tersebut berdiri di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini dan Motamasin, di Kabupaten Timor Tengah Utara serta Malaka, Nusa Tenggara Timur.

Penyelesaian proyek ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses layanan dasar hingga wilayah paling ujung, sekaligus memperkuat peran PLBN sebagai sentra pelayanan dan penggerak ekonomi lokal. Fasilitas ini diharapkan dapat memberikan manfaat terutama bagi anak-anak di daerah perbatasan, seiring peningkatan kualitas gizi dan perekonomian masyarakat.

Pembangunan Terfokus pada Wilayah Berkebutuhan Mendesak

SPPG di PLBN Wini dibangun di lahan seluas 1.408,63 meter persegi, sementara SPPG di PLBN Motamasin menempati area 1.469,12 meter persegi. Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan bahwa Program MBG merupakan bagian strategis dari pembangunan nasional. “MBG dicanangkan sebagai bentuk amanat Presiden Prabowo Subianto untuk mencetak generasi Indonesia yang sehat dan cerdas,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (19/4/2026).

“Program ini juga menjadi sarana penggerak ekonomi lokal melalui kolaborasi dengan petani, nelayan, serta usaha mikro kecil menengah. Dengan demikian, MBG bukan hanya berupa program sosial, tetapi bagian dari strategi pembangunan nasional,” tambahnya.

Fasilitas Dapur MBG Dilengkapi Berbagai Infrastruktur Pendukung

Pembangunan kedua SPPG dilaksanakan oleh Kementerian PU melalui Satuan Kerja Prasarana Strategis NTT, Ditjen Prasarana Strategis, dengan bantuan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dan Konsultan Supervisi PT Agrinas Jaladri Nusantara. Fasilitas yang dibangun mencakup dapur utama, area cuci alat dan bahan makanan, gudang kering dan basah, ruang penyimpanan peralatan, serta jaringan air bersih. Selain itu, IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) juga dipasang untuk menjaga standar kebersihan dan lingkungan.

Ada pula infrastruktur pendamping seperti ruang panel, tempat pembuangan sampah, dan penataan lanskap kawasan. Kementerian PU menegaskan bahwa pembangunan di wilayah perbatasan berperan penting dalam memperkuat pemerataan kesejahteraan dan mengakses layanan gizi yang layak bagi setiap anak Indonesia, termasuk yang tinggal di daerah terpencil.