Peduli Kredibilitas, Integritas, dan Kompetensi Kepala Daerah

Seri penangkapan terhadap beberapa pemimpin daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini menegaskan perlunya mekanisme seleksi yang lebih transparan. Tidak hanya sebagai respons, kejadian ini juga memicu refleksi terhadap pentingnya memastikan calon pemimpin publik memenuhi standar kredibilitas, integritas, dan kompetensi sebelum diangkat ke jabatan.

Kepala daerah yang terpilih harus mampu mengubah keyakinan masyarakat bahwa kebijakan mereka dapat dipercaya dan berdampak nyata. Mereka diharapkan menawarkan program yang selaras dengan harapan masyarakat, serta menjaga konsistensi antara janji kampanye dan tindakan nyata. Ini mencakup kemampuan mengelola anggaran secara efisien dan akuntabel.

Peran partai politik (parpol) dalam mempersiapkan kader menjadi lebih signifikan. Kepemimpinan publik dibangun melalui proses internal yang melibatkan pengujian kelayakan calon. KPK menyebutkan bahwa penangkapan kepala daerah dalam 11 kasus selama Agustus 2025 hingga April 2026 menggarisbawahi kebutuhan untuk memprioritaskan aspek-aspek tersebut dalam seleksi.

Dalam konteks ini, program Kursus Pemantapan Pemimpin Daerah (KPPD) yang diinisiasi Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) sejak Oktober 2023 bisa menjadi wadah peningkatan kapabilitas calon pemimpin. Saat ini, peserta KPPD terbatas pada bupati, wali kota, dan ketua DPRD. Namun, di masa depan, institusi tersebut diharapkan bekerja sama dengan seluruh parpol pemenang Pemilu untuk mengembangkan kurikulum yang lebih komprehensif.

Integritas dan Manfaat Publik

Kepala daerah diharapkan tampil sebagai figur yang melayani, bukan hanya menuntut layanan. Contoh kasus seperti penggunaan dana daerah untuk pembelian mobil dinas senilai miliaran rupiah menjadi indikator kebijakan yang mungkin tidak selaras dengan harapan masyarakat.

Seperti diketahui, dalam rentang waktu Agustus 2025 hingga April 2026, KPK menangkap tak kurang dari 11 kepala daerah karena diduga terlibat kasus korupsi.

Capaian dana daerah yang mengendap di perbankan, yaitu Rp 190 triliun hingga April 2026, juga menunjukkan kinerja yang belum optimal. Masyarakat menginginkan pemimpin yang mampu memaksimalkan potensi lokal untuk kebaikan bersama, sekaligus mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang.

Proses pemilihan kepala daerah perlu lebih ketat, karena kredibilitas dan kompetensi calon langsung menentukan efektivitas pemerintahan daerah. Dengan melibatkan institusi seperti Lemhanas dalam pelatihan kader, parpol bisa memastikan keputusan yang lebih bijak dalam menentukan pemimpin.