Menteri Keuangan: Debottlenecking sebagai Reformasi Struktural untuk Tegakkan Ketahanan Energi

Jakarta, Senin – Dalam Pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional dan Grup Bank Dunia (IMF-World Bank Spring Meeting) yang berlangsung di Washington, DC, pada 13–17 April, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pembentukan gugus tugas aduan hambatan usaha atau debottlenecking menjadi bagian dari upaya reformasi struktural Indonesia. Langkah ini bertujuan menjaga stabilitas nasional, termasuk menghadapi tekanan dari krisis energi.

Purbaya menekankan bahwa pelajaran utama dari krisis energi saat ini adalah keterlibatan Indonesia dalam menjaga ketahanan melalui kebijakan struktural yang sudah diterapkan sebelumnya, bukan hanya langkah reaktif. Menurutnya, konflik di Timur Tengah memberikan pelajaran bahwa efisiensi proses dan perizinan menjadi faktor penting dalam menangani krisis energi.

“Di tengah krisis energi yang dipicu oleh perang, Indonesia berdiri lebih kuat karena dasar ketahanannya berasal dari reformasi struktural, bukan tindakan darurat,” ujar Purbaya dalam pernyataannya.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi, Indonesia membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) untuk mengumpulkan laporan hambatan usaha. Selain itu, negara ini mempercepat proses reformasi dengan mempermudah izin serta mengurangi penghalang dalam impor energi.

Menkeu juga menyoroti tantangan utama negara berkembang seperti Indonesia, yaitu risiko ketidakseimbangan eksternal. Beberapa ancaman termasuk volatilitas arus modal, tekanan inflasi, dan dampak dari sistem keuangan global. Meski perang memengaruhi harga energi, biaya pengiriman, dan fluktuasi mata uang, Indonesia mampu mempertahankan stabilitas makroekonomi dibandingkan negara lain yang mengalami kesulitan serupa.

Kredibilitas makro-finansial Indonesia terbukti melalui angka defisit fiskal yang tetap di bawah 3 persen serta cadangan devisa yang memadai, meski terjadi arus keluar devisa sebesar 1,8 miliar dolar AS dan depresiasi rupiah. Purbaya menegaskan bahwa ini menjadi bukti bahwa kebijakan struktural mampu menguatkan ketahanan energi.

Di sisi lain, di tengah penyesuaian harga global, imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun mengalami kenaikan, tetapi masih sesuai dengan asumsi yang ditetapkan pemerintah. Kredibilitas ini memungkinkan Indonesia untuk menyerap kenaikan harga energi tanpa merugikan kelompok rentan atau melanggar batas defisit fiskal.