Puan: Kritikan harus mengedepankan sikap saling menghargai

Kritik dalam proses perdebatan

Di Jakarta, Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan bahwa kritik yang diberikan kepada pihak tertentu perlu dilakukan dengan sikap yang saling menghormati dan menghargai. Hal ini diungkapkannya saat merespons isu tentang kritik yang terkadang berujung pada tindakan hukum. Menurut Puan, kedua belah pihak dalam perdebatan harus memahami tujuan kritik tersebut, baik dari sisi yang memberikan maupun penerima.

“Hukum harus dijalankan secara adil, namun kita juga wajib mempertimbangkan etika dalam menyampaikan kritik agar tetap santun,” ujarnya setelah selesai rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

Puan menegaskan bahwa kritik yang membangun akan lebih efektif jika diterima dengan terbuka. Ia yakin, jika cara menyampaikan kritik tersebut baik, maka pihak yang dikritik akan bersedia melakukan penyesuaian atau perbaikan.

Pandangan publik dan tanggapan dari Menteri Hak Asasi Manusia

Sebelumnya, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengeluarkan pandangan bahwa laporan ke polisi terhadap Feri Amsari, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, tidak perlu dilakukan. Ia menjelaskan bahwa Feri Amsari bukan ahli pertanian, sehingga tidak memiliki kapasitas di bidang tersebut, membuat laporan ke polisi terasa berlebihan.

“Feri Amsari juga bukan ahli pertanian, sehingga tidak memiliki kompetensi di bidang tersebut. Jangankan dilaporkan ke polisi, ditanggapi pun tidak perlu,” tuturnya dalam pernyataan yang dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (19/4).

Pigai menambahkan bahwa opini terhadap kebijakan pemerintah adalah hak warga negara yang dijamin konstitusi. Oleh karena itu, respons dari pihak yang berwenang sebaiknya berupa data, fakta, dan informasi yang dapat dipercaya, bukan hanya sekadar laporan formal.