Negara Ini Aktifkan Darurat BBM, Harga Tembus Rp 50 Ribu

Pemerintah Belanda mengumumkan penerapan rencana krisis bahan bakar nasional pada Senin waktu setempat. Tindakan ini diambil setelah ancaman kelangkaan BBM semakin mengemuka akibat perang antara AS dan Iran yang berdampak langsung pada pasokan minyak global.

Fase Darurat dan Persiapan

Menurut laporan Dutch Today, para pejabat Belanda kini berada dalam fase “waspada.” Mereka sedang mempersiapkan skenario terburuk jika cadangan minyak terus menyusut. Selain itu, pemerintah juga memulai diskusi intensif dengan sektor pengguna fosil utama, seperti industri transportasi dan pertanian, serta memantau stok bahan bakar internasional secara ketat.

“Stok minyak dunia terus berkurang, dan Timur Tengah tidak lagi menjadi sumber pasokan utama. Dalam situasi ini, kita harus mencari alternatif, tapi hal itu tidak akan mudah karena seluruh dunia juga mengalami kondisi serupa,” ujar Rico Luman, ekonom ING, Selasa (21/4/2026).

Kenaikan Harga BBM

Berdasarkan data harga BBM per 20 April 2026, harga bensin Euro 95 mencapai 2,521 euro (Rp 50.924), sedangkan solar atau diesel dipatok 2,516 euro (Rp 50.823). Untuk jenis lainnya, LPG tercatat 1,339 euro (Rp 27.047), bensin spesial (Benzine) mencapai 2,708 euro (Rp 54.701), diesel spesial (Diesel) seharga 2,606 euro (Rp 52.641), dan bensin Super Plus menembus 2,714 euro (Rp 54.822).

Langkah Kebijakan Selanjutnya

Dalam tahapan berikutnya, pemerintah Belanda berencana menerapkan pembatasan ekstrem penggunaan BBM, seperti hari Minggu tanpa mobil, penurunan batas kecepatan kendaraan, hingga larangan pengiriman barang ke rumah. Komisi Eropa juga menyarankan penggunaan skema kerja dari rumah (WFH) sebagai cara menghemat energi. Otoritas menghimbau perusahaan untuk menerapkan setidaknya satu hari kerja di rumah per minggu bagi karyawannya.

Sumber dari Den Haag mengungkapkan pemerintah sedang mempertimbangkan kenaikan tunjangan perjalanan bebas pajak, serta rencana pengurangan pajak jalan untuk mobil boks pengiriman. Selain itu, akan dibentuk dana khusus untuk membantu rumah tangga miskin membayar tagihan energi.

Penyesuaian Kebijakan

Para pengamat internal memperkirakan Belanda tidak akan memotong pajak bahan bakar untuk mengimbangi kenaikan harga, berbeda dengan beberapa negara Uni Eropa lainnya. Lembaga pemikir makroekonomi pemerintah (CPB) juga memperingatkan agar pemerintah tidak mengambil langkah-langkah yang mahal. CPB menyarankan pendekatan lebih cepat dan tepat sasaran kepada pihak yang paling terdampak krisis energi.