KPK panggil dua pejabat pembuat komitmen terkait kasus DJKA Kemenhub

https://www.antaranews.com/berita/5537216/kpk-panggil-dua-pejabat-pembuat-komitmen-terkait-kasus-djka-kemenhub

Jakarta – Dua pejabat yang memiliki komitmen dalam proyek pembangunan jalur kereta api kini menjadi saksi dalam penyelidikan KPK. Mereka dipanggil dalam kasus dugaan suap yang melibatkan DJKA Kemenhub. Menurut Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK, pemeriksaan berlangsung di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur. Pejabat yang diperiksa adalah RMM, yang menjabat sebagai PPK di Balai Teknik Perkeretaapian Jatim pada periode 2021-2022, serta DHP, PPK proyek jalur Jember-Kalisat tahun 2023.

“Pemeriksaan bertempat di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur atas nama RMM selaku PPK pada Balai Teknik Perkeretaapian Jatim periode 2021-2022, dan DHP selaku PPK pada proyek jalur Jember-Kalisat pada 2023,” ujar Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Rabu.

Dalam penyelidikan ini, KPK juga memanggil Direktur PT Giri Bangun Sentosa berinisial SH sebagai saksi. Kasus muncul setelah operasi tangkap tangan (OTT) pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub. Saat ini, institusi tersebut berubah nama menjadi Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang.

KPK telah menetapkan 10 tersangka yang ditahan, dan dalam waktu beberapa bulan, jumlahnya bertambah menjadi 21 orang. Selain itu, dua korporasi juga menjadi tersangka dalam kasus ini. Korupsi diperkirakan terjadi pada berbagai proyek, termasuk pembangunan jalur rel ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, proyek jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan, serta empat konstruksi jalur di Cianjur, Jawa Barat.

Proyek supervisi di Lampegan Cianjur dan perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera juga terlibat dalam kasus. Dalam prosesnya, para pihak diduga melakukan rekayasa untuk menentukan pemenang tender, mulai dari administrasi hingga pengumuman hasil lelang.