Anggota DPR: Kerja keras buat RI jadi negara kuat hadapi krisis energi

Jakarta – Muhammad Sarmuji, anggota Komisi VI DPR RI, menyatakan Indonesia mampu mempertahankan posisi stabil di tengah krisis energi global 2026 berkat upaya pemerintah yang teliti dalam mengantisipasi perubahan dinamika internasional.

Analisis Kinerja Energi Nasional

Dalam pernyataannya, Sarmuji menekankan bahwa kinerja energi Indonesia bukan kebetulan. Hasil riset JPMorgan Asset & Wealth Management menempatkan negara ini sebagai pemain kuat kedua, dengan tingkat ketahanan sebesar 77 persen, di bawah Afrika Selatan (79 persen).

“Situasi global saat ini tidak mudah. Konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel berdampak langsung pada pasokan energi dunia serta memicu ketidakpastian harga,” kata Sarmuji.

Kombinasi Strategi Kebijakan

Kemampuan Indonesia untuk tetap stabil di tengah tekanan global mencerminkan adanya kombinasi kebijakan yang matang. Sarmuji menyoroti bahwa negara ini, meski masih net importir energi, mampu mengimbangi kebutuhan melalui pengelolaan sumber daya domestik dan langkah mitigasi risiko.

Data Komposisi Energi

Menurut laporan JPMorgan, keberlanjutan energi Indonesia didukung oleh struktur yang cukup kuat. Komposisi sumber daya meliputi batu bara (48 persen), gas (22 persen), dan energi terbarukan (7 persen).

Persiapan untuk Tantangan Masa Depan

Sarmuji mengingatkan bahwa dinamika global terus berubah. Oleh karena itu, ia menegaskan perlunya pemerintah terus meningkatkan diversifikasi energi, mempercepat pengembangan sumber daya baru, serta memastikan efisiensi sektor energi secara komprehensif.

“Capaian ini harus dijaga dan ditingkatkan karena ketahanan energi melibatkan persiapan menghadapi risiko di masa depan,” tambahnya.

Peringkat Negara Ketahanan Energi

Daftar negara dengan ketahanan energi tertinggi meliputi: Afrika Selatan (79 persen), Indonesia (77 persen), China (76 persen), Amerika Serikat (70 persen), Australia (68 persen), Swedia (66 persen), Pakistan (65 persen), Rumania (64 persen), Peru (63 persen), dan Kolombia (60 persen).