AS Batasi Pertukaran Intelijen dengan Korsel Setelah Pernyataan “Offside” Korut

Washington dilaporkan melakukan pembatasan pada sebagian pertukaran intelijen dengan Korea Selatan (Korsel) setelah Menteri Unifikasi Korsel, Chung Dong-young, mengungkap lokasi fasilitas nuklir Korea Utara di Kusong. Informasi ini memicu kekhawatiran AS bahwa data sensitif telah terlepas tanpa izin. Media Korea Selatan menyebut langkah AS memfokuskan pada pengurangan akses data satelit terkait teknologi nuklir Korut.

Konteks pernyataan Chung muncul saat ia menyebut Kusong sebagai salah satu lokasi nuklir, selain Yongbyon dan Kangson, dalam sidang parlemen pada Maret 2026. Fasilitas ini diduga berperan dalam pengayaan uranium, sesuatu yang sebelumnya belum terkonfirmasi resmi. Seorang pejabat militer senior mengatakan kepada Yonhap bahwa AS mulai menerapkan pembatasan parsial sejak awal April. Meski demikian, aktivitas pemantauan rudal Korut dan kesiapan militer tetap tidak terganggu.

“Pengawasan terhadap aktivitas rudal terus berlanjut seperti biasa dan kesiapan militer tetap tidak terpengaruh,” ujar pejabat tersebut, seperti dikutip The Guardian pada Rabu (22/4/2026).

Kementerian Unifikasi Korsel membantah klaim bocoran informasi rahasia. Mereka menegaskan komunikasi dengan AS tetap berjalan normal, sementara Kementerian Pertahanan menegaskan kerja sama militer kedua negara tidak terhambat. Chung juga menegaskan bahwa pernyataannya didasarkan pada data yang tersedia publik, termasuk laporan think tank AS 2016 dan pemberitaan media lokal.

Presiden Korsel, Lee Jae Myung, mendukung Chung dalam pernyataannya. Ia menegaskan informasi Kusong telah lama dikenal publik. “Segala klaim bahwa Menteri Chung membocorkan rahasia AS adalah salah,” tulis Lee dalam pernyataan saat kunjungan ke India. Ia mempertanyakan alasan situasi kontroversial terjadi meski data tersebut pernah disebut tanpa masalah tahun lalu.

Ketegangan ini memperumit hubungan aliansi AS-Korsel. Selain pembatasan intelijen, AS juga mengkhawatuki rencana undang-undang Seoul mengenai akses ke Zona Demiliterisasi (DMZ). Di dalam negeri, partai oposisi konservatif meminta pemecatan Chung, dengan Partai Kekuatan Rakyat menyebut pernyataannya sebagai “bencana keamanan yang jelas.”

Kepala Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Rafael Grossi, menyoroti peningkatan aktivitas di Yongbyon. “Semua ini menunjukkan peningkatan sangat serius dalam kemampuan Korea Utara menghasilkan senjata nuklir,” kata Grossi. “Diperkirakan jumlah hulu ledak mereka kini mencapai beberapa lusin.”