Key Discussion: AHY targetkan 14.000 km rel kereta baru, perlu anggaran Rp1.200 T
AHY Targetkan 14.000 Km Rel Kereta Baru, Butuh Anggaran Rp1.200 T
Jakarta – Dalam rapat koordinasi pengembangan jaringan kereta api nasional di Stasiun Tanah Abang Baru, Rabu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menyampaikan bahwa pembangunan jalur kereta api nasional akan mencapai 14.000 kilometer hingga 2045. Proyek ini memerlukan investasi total sekitar Rp1.200 triliun secara bertahap.
Anggaran tersebut ditujukan untuk membangun serta mereaktivasi jalur rel kereta api di luar Pulau Jawa, yaitu wilayah Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. AHY menegaskan bahwa perencanaan ini bertujuan mendukung visi Indonesia 2045, dengan strategi yang memadukan perhitungan matang dan dukungan finansial dari berbagai sumber.
“Hitungan ini belum final. Kami masih akan menyempurnakannya karena pembangunan infrastruktur sangat bergantung pada kondisi geografis daerah yang dikembangkan. Namun, sebagai bahan diskusi, ini adalah angka awal yang bisa kita sampaikan,” ujarnya.
Pembangunan rel kereta api di luar Jawa masih memerlukan perbaikan signifikan. Di Sumatra, panjang jalur saat ini sekitar 1.871 km, tetapi diperlukan tambahan 7.837 km untuk memenuhi kebutuhan aksesibilitas. Kalimantan belum memiliki jalur rel, sehingga membutuhkan sekitar 2.772 km. Sementara Sulawesi hanya memiliki 109 km jalur kereta, dengan kebutuhan tambahan hingga 3.284 km.
AHY menekankan bahwa peningkatan jaringan kereta api tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Proyek ini membutuhkan tahapan panjang, dengan fokus pada proyek-proyek yang bisa segera diimplementasikan, seperti pengembangan jalur dari Banda Aceh ke Besitang di Sumatra Utara, guna mempercepat konektivitas antarwilayah strategis.
Menurut AHY, proyek ini memerlukan investasi hingga Rp1.200 triliun dalam 20 tahun ke depan, dengan anggaran tahunan berkisar antara Rp60 hingga Rp65 triliun. Selain mengandalkan APBN, pembiayaan juga melibatkan APBD, kerja sama pemerintah dan badan usaha, serta partisipasi investor swasta dan asing. Pemerintah juga membuka peluang kolaborasi dengan negara-negara yang berpengalaman di bidang transportasi perkeretaapian, baik untuk kebutuhan logistik maupun perjalanan penumpang.
AHY menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur bergantung pada pengelolaan anggaran yang tepat serta peningkatan kemandirian industri dalam negeri. Dengan memperkuat daya saing transportasi, pemerintah bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan efisiensi mobilitas regional.