Mau Tambah 14.000 Km Rel Kereta di RI-Reaktivasi, AHY Butuh Rp1.200 T

Di Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan bahwa pemerintah sedang berupaya mempercepat ekspansi jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa. Langkah ini dianggap strategis untuk mengurangi beban logistik, memperkecil kesenjangan antar daerah, serta meningkatkan sistem transportasi nasional. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri pertemuan koordinasi untuk lanjutan proyek pengembangan rel kereta di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi (SKS) di Stasiun Tanah Abang, Rabu (22/4/2026).

Dalam pidatonya, AHY menyatakan bahwa pembangunan jaringan kereta api lintas pulau merupakan tugas langsung yang diberikan Presiden Prabowo Subianto. Ini termasuk dalam Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), khususnya di bidang infrastruktur dan konektivitas. “Visi ini besar, kita ingin memastikan tiga pulau tersebut tidak tertinggal jauh. Dengan jaringan terintegrasi, biaya logistik bisa ditekan signifikan dan daya saing ekonomi daerah meningkat,” tutur AHY dalam keterangan resmi.

“Kita harus jujur, jaringan kereta kita masih sangat terbatas dibandingkan negara lain. Ini bukan untuk pesimis, tapi justru menjadi motivasi agar kita bekerja lebih baik dan terarah,” lanjutnya.

AHY juga menyoroti kekurangan kontribusi kereta api terhadap mobilitas nasional. Ia menyebut angkutan penumpang melalui rel hanya mencapai 4%, sementara pengangkutan barang hanya 1%. “Meski kontribusi emisi gas rumah kaca dari kereta api rendah, kurang dari 1%, ini harus kita tingkatkan sebagai bagian dari komitmen ke net zero emission,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut, AHY menekankan bahwa investasi jalan dan kereta api masih tidak seimbang. “Kita tidak menyangkal pentingnya jalan, tetapi ada gap besar dalam pengembangan perkeretaapian. Ini harus kita koreksi bersama,” jelasnya. Menurutnya, setiap pulau memiliki tantangan dan potensi berbeda: Sumatra membutuhkan penguatan jaringan yang ada, Kalimantan memerlukan pembangunan dari awal, sementara Sulawesi perlu integrasi dengan kawasan industri dan produk unggulan.

Pembangunan tersebut memerlukan investasi mencapai Rp1.100 hingga Rp1.200 triliun hingga 2045. “Angka ini besar, tetapi ini adalah investasi untuk masa depan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBN, harus ada pendanaan kreatif dan kerja sama dengan sektor swasta,” katanya. AHY juga menekankan peran pemerintah daerah dalam menyiapkan dana lebih proporsional untuk transportasi umum.

Rapat ini dihadiri oleh sejumlah pejabat kunci, antara lain Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BRIN Prof. Dr. Arif Satria, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, BUMN Amminudin Ma’ruf, serta Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin. AHY didampingi oleh tim khususnya.