Komnas HAM tekankan penguatan keamanan dan pemulihan Papua

Jakarta – Dalam rangka merespons ketegangan di Papua, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menggarisbawahi pentingnya peningkatan upaya pengamanan serta percepatan pemulihan bagi korban kekerasan di daerah seperti Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, dan Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah.

Frits Ramandey, Kepala Sekretariat Komnas HAM di Papua, menjelaskan bahwa timnya telah melaksanakan pemantauan langsung di lapangan sambil berkoordinasi dengan aparat keamanan, pemerintah daerah, dan tokoh setempat. Tujuannya adalah memastikan penanganan yang menyeluruh dan terpadu.

“Kami sudah melakukan pemantauan, bertemu gubernur, kapolda, dan mendatangi lokasi. Kami juga meminta keterangan saksi-saksi langsung,” ujar Frits melalui sambungan daring di Jakarta, Kamis.

Dalam situasi di Nduga, Komnas HAM mencatat kejadian awal berupa pembunuhan anggota Polres. Pelaku masih dalam penyelidikan. Usai peristiwa tersebut, terjadi penyisiran oleh aparat keamanan yang diikuti reaksi warga menyerang fasilitas polisi.

Terdapat kerusakan signifikan, seperti dua truk yang dibakar, sembilan sepeda motor, dan satu bangunan yang rusak. Selain itu, Komnas HAM mencatat lima warga sipil meninggal, sementara proses pencarian lokasi pemakaman masih berlangsung.

“Rekomendasi yang sudah dikeluarkan antara lain kepada Kapolda untuk melakukan proses hukum, pemeriksaan terhadap personel, serta evaluasi internal,” kata Frits.

Pada kasus di Puncak Jaya, Komnas HAM menerima laporan adanya korban jiwa dan luka-luka akibat konflik yang memuncak di tengah bulan. Data awal menunjukkan 15 orang tewas dan lima lainnya terluka.

“Dari lima korban selamat, kami baru bertemu satu orang, yakni korban perempuan Anita Telenggen yang mengalami luka tembak di bagian leher,” ujar Frits.

Frits menambahkan bahwa Komnas HAM terus berkomunikasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten, DPRD, serta tokoh masyarakat untuk mengendalikan situasi dan mendorong stabilitas keamanan. Upaya ini bertujuan memperoleh gambaran lengkap peristiwa serta mendukung tindakan penanganan yang tepat.

Komnas HAM menilai penegakan hukum yang profesional dan transparan, serta evaluasi internal aparat, sangat krusial. Langkah ini diperlukan untuk membangun kepercayaan publik serta mencegah pengulangan kekerasan. Peningkatan kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dianggap penting agar penyelesaian konflik tidak hanya fokus pada aspek pengamanan, tetapi juga menjamin perlindungan warga sipil dan percepatan pemulihan sosial di wilayah terdampak.