Mendagri: BNPP Jalankan Program Bedah Rumah Terbesar di Wilayah Perbatasan

Kamis malam, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang juga memimpin Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), menyatakan bahwa program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) di kawasan perbatasan merupakan inisiatif terbesar dalam sejarah BNPP sejak berdirinya lembaga tersebut pada 2010.

“Ini program BNPP mungkin paling besar yang pernah ada semenjak BNPP berdiri 2010 dan rasanya sepertinya tidak ada ya program dari zaman dulu untuk melakukan bedah rumah di perbatasan,” ujarnya dalam konferensi pers di Gedung BNPP, Jakarta.

Menurut Tito, program ini akan fokus pada 15.000 unit rumah yang terletak di daerah tertinggal, terdepan, serta terluar (3T) dan kawasan perbatasan di 17 provinsi serta 40 kabupaten/kota. Pelaksanaan bersama BNPP dan Kementerian Perumahan serta Kawasan Permukiman (PKP) didukung oleh berbagai lembaga pemerintah, termasuk penggunaan basis data sosial ekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan pemberdayaan tepat sasaran.

Tito menegaskan bahwa upaya ini adalah langkah nyata pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan. “Selama ini jujur saja belum pernah ada program yang betul-betul riil untuk daerah perbatasan,” tambahnya.

Apresiasi Terhadap Dukungan Menteri PKP

Dalam kesempatan yang sama, Tito mengucapkan terima kasih kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, atas bantuan yang diberikan. “Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Menteri Perumahan, Pak Maruarar Sirait, yang begitu saya ngobrol tentang perbatasan, langsung beliau menangkap. Beliau menangkap dari program beliau, BSPS tahun ini, beliau langsung menawarkan kepada saya 10.000 (rumah), silakan BNPP tentukan lokasinya untuk memperkuat perbatasan, menyejahterakan rakyat di perbatasan,” katanya.

Maruarar menyampaikan bahwa sekitar 80 persen dari anggaran kementeriannya pada 2026 dialokasikan untuk program bedah rumah. Ia menjelaskan total anggaran Kementerian PKP pada tahun tersebut mencapai lebih dari Rp10 triliun, dengan sebagian besar diperuntukkan untuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). “Anggaran kami itu sekitar Rp10 triliun lebih, 80 persen kami dedikasikan untuk bedah rumah,” kata Ara, sapaan akrabnya.

Ia menambahkan alokasi ini setara dengan sekitar Rp8 triliun yang digunakan untuk mendorong target renovasi rumah secara nasional. Program BSPS dianggap sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk merenovasi sekitar 400.000 RTLH pada 2026, angka yang meningkat signifikan dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya.