Gubernur Aceh Minta Pemerintah Pusat Percepat Penanganan Muara untuk Cegah Banjir

Banda Aceh – Saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) 2027 di Anjong Mon Mata, Meuligoe Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem) menekankan perlunya percepatan penanganan muara atau kuala di beberapa daerah. Menurutnya, jika muara di sepanjang pesisir laut tidak diperbaiki, masalah banjir bisa kembali terjadi.

Permasalahan Muara yang Dangkal

Menurut Mualem, air dari sumber aliran di hulu sering terjebak karena tersumbat, sehingga tak bisa mengalir ke laut. Hal ini menyebabkan penumpukan air di muara yang jumlahnya semakin menyusut. Kondisi tersebut membuat satu muara besar terpaksa menampung air dari lima muara lainnya. Bahkan, lahan kosong di sekitarnya bisa berubah fungsi menjadi titik penampungan akibat luapan air.

“Semua lahan yang dekat dengan kuala berpotensi menjadi kuala jika tidak segera diperbaiki,” ujar Mualem.

Di wilayah seperti Kabupaten Bireuen, Pidie Jaya, Kuala Simpang, dan Aceh Utara, masalah ini sudah terlihat. Kondisi tersebut juga mengganggu kegiatan nelayan, yang harus menunggu pasang surut untuk melaut. Akibatnya, mereka kesulitan memperoleh penghasilan.

“Yang fatal adalah bagi nelayan. Mereka menunggu air pasang surut, pasang keluar, lalu tunggu pasang lagi untuk mencari ikan,” tuturnya.

Sementara itu, Mualem menyampaikan bahwa ia telah berusaha keras memperoleh izin dari pemerintah pusat untuk melakukan pengerukan muara. Tanpa intervensi segera, banjir di masa depan bisa menimbulkan dampak yang lebih serius. Ia mengingatkan agar semua pihak, termasuk kepala daerah, segera mengambil tindakan dan mengajukan permohonan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Ini PR bagi kita semua, terutama kepada pusat di Jakarta agar lebih serius memperhatikan kebutuhan Aceh,” tegas Mualem.