Jaksel perkuat pengawasan siswa cegah tawuran dan perundungan

Jakarta, Kamis – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) sedang meningkatkan pengawasan terhadap siswa guna mencegah konflik antar pelajar dan kasus perundungan di lingkungan sekolah maupun tempat tinggal.

“Masalah seperti perundungan, pelecehan, tawuran, dan isu-isu lain yang melibatkan anak masih sering muncul, dan perlu segera ditangani secara optimal,” ujar Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, Ali Murthadho saat hadir dalam Rapat Koordinasi Wilayah Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Selatan di Ruang Dirgantara Kantor Wali Kota.

Ali menekankan bahwa tugas pengawasan terhadap peserta didik tidak bisa dilakukan secara terpisah. Ia mengingatkan perlunya sinergi dari berbagai pihak, termasuk keluarga, masyarakat, dan institusi pendidikan, dalam membangun karakter anak. Menurutnya, permasalahan dalam dunia pendidikan saat ini tidak hanya terkait pengembangan moral, tetapi juga mencakup tata kelola keuangan dan manajemen sekolah yang perlu ditingkatkan.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana mengapresiasi upaya ini karena mampu menggabungkan peran pemangku kepentingan sekaligus menciptakan ruang kreativitas bagi pelajar.

“Saat ini, banyak ruang yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk membangun inisiatif anak-anak, dan kita melihat potensi itu mulai berkembang,” tambahnya.

Menurut Nahdiana, visi Jakarta sebagai kota global yang berbudaya memerlukan partisipasi bersama dari seluruh elemen. Peran dunia pendidikan dinilai sangat krusial dalam mencapai tujuan tersebut. “Kami berharap kegiatan ini dapat menghasilkan program yang berkontribusi terhadap indikator kota global dan berbudaya,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Selatan, Sarwoko menjelaskan bahwa acara ini bertujuan memperkuat koordinasi, kerja sama, serta kemampuan pengelolaan satuan pendidikan. Ia menyebutkan, kegiatan tersebut dihadiri oleh 229 kepala sekolah negeri dari berbagai tingkatan, mulai dari TK hingga SMA/SMK, serta 50 kepala SD swasta dan 48 kepala subbagian tata usaha tingkat SMA dan SMK.

“Melalui materi yang disampaikan narasumber, diharapkan kepala sekolah memiliki pemahaman lebih mendalam dan mampu menerapkan prinsip tata kelola yang baik untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman,” ucap Sarwoko.