What Happened During: Pemprov Jateng-Aceh teken kerja sama ekonomi Rp1,06 triliun
Pemprov Jateng dan Aceh Meluncurkan Kerja Sama Ekonomi dengan Total Rp1,06 Triliun
Kota Banda Aceh, Kamis – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi serta Gubernur Aceh Muzakir Manaf telah menandatangani perjanjian kerja sama yang mencakup sektor ekonomi dengan nilai total mencapai Rp1,06 triliun. Upaya ini bertujuan memperkuat sinergi antarwilayah melalui berbagai kolaborasi strategis.
Perjanjian Berlaku Selama Satu Tahun
Kerja sama tersebut mulai berlaku setelah proses penandatanganan selesai, dengan durasi satu tahun. Ada empat komponen utama dalam perjanjian ini, yaitu kerja sama OPD antara Jateng dan Aceh senilai Rp138,56 miliar, kerja sama BUMD senilai Rp696,2 miliar, kerja sama antarasosiasi sebesar Rp230 miliar, serta kerja sama antarkabupaten sebesar Rp1 miliar.
“Kerja sama business to business (B to B) dilakukan melalui OPD, BUMD, serta organisasi seperti Hipmi dan Kadin. Total nilai kerja sama mencapai sekitar Rp1,06 triliun. Ini menjadi langkah awal untuk dikembangkan secara bersama,” ujar Luthfi.
Kerja sama antarOPD melibatkan sejumlah dinas, seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif. Sementara kerja sama BUMD mencakup PT JTAB dan PT JPEN dengan PT Pembangunan Aceh, serta Bank Jateng dengan Bank Syariah Aceh.
Kerja sama antarasosiasi mencakup koordinasi antara Kadin Jateng dan Hipmi Jateng dengan Kadin Aceh dan Hipmi Aceh. Adapun kerja sama antarkabupaten fokus pada bidang pariwisata, budaya, dan industri, khususnya antara Kabupaten Klaten dan Gayo Lues.
“Jateng memiliki populasi yang besar, sehingga kolaborasi ini bisa menjadi dorongan untuk kemajuan Aceh. Kami berharap ini memberi motivasi dalam memperkuat komunikasi terkait perdagangan dan tata kelola pemerintahan,” kata Muzakir Manaf.
Dalam pernyataannya, Muzakir menyebut kerja sama antarprovinsi sebagai bagian dari skema pemerintahan kolaboratif. Tujuannya adalah saling melengkapi potensi daerah, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi secara bersamaan.